bakabar.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyebutkan bahwa tambang ilegal yang mengepung IKN, tidak hanya dibekingi oleh aparat tetapi juga melibatkan tim sukses Presiden.
"Dibeking aparat, dimuluskan birokrat, serta melibatkan mantan tim sukses Presiden, sebagaimana terjadi di Blok Mandiodo," kata Mulyanto, kepada bakabar.com, Jakarta, Senin (4/9).
Lebih lanjut, Mulyanyo juga menyinggung dua pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ditahan terkait kasus dugaan korupsi tambang.
"Dua pejabat Kementerian ESDM selevel eselon I sudah ditahan," jelasnya.
Baca Juga: Polda Kaltim Klaim Sudah Berantas Tambang Ilegal di IKN Nusantara
Oleh sebab itu, Mulyanto meminta pemerintah harus memberikan perhatian khusus terkait persoalan aktivitas tambang ilegal disekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Ilegal mining Ini memang luar biasa, dari yang kecil-kecil sampai yang besar, Komisi VII minta dibentuk dirjen Gakkum, yang dapat menuntaskan soal ini," tandasnya.
Sebelumnya merujuk data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim. Setidaknya ada 127 pertambangan ilegal di sekitaran IKN. Rinciannya, 16 titik di Kabupaten Penajam Paser Utara dan 111 di Kutai Kartanegara.
Baca Juga: Membiarkan Tambang Ilegal di IKN adalah Kejahatan!
Polemik ini pun mendapat sorotan Institute for Security and Strategic Studies (ISESS). Menurut peneliti ISESS Bambang Rukminto, diperlukan satgas mafia tambang.
Pemerintah perlu melihat fenomena pertambangan ilegal di IKN sebagai masalah proritas. Ia menegaskan, dalam membentuk satgas mafia tambang juga perlu akuntabilitas serta transparansi dalam melaksanakan tugasnya.
"Jangan sampai satgas mafia tambang tersebut malah menjadi bagian dari mafia tambang itu sendiri," ungkap Bambang.
