bakabar.com, JAKARTA – Indonesia telah menetapkan ambisi besar untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi saat usia seabad pada 2045. Untuk itu, pemerintah memulai program komprehensif terkait pengembangan sumber daya manusia melalui revitalisasi sistem pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan yang berorientasi pada permintaan untuk membangun sumber daya manusia yang kompeten, produktif dan berdaya saing.
Untuk mendukung ambisi tersebut, Program Skills for Prosperity Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Indonesia (SfP-Indonesia), yang didanai oleh pemerintah Inggris dan didukung oleh Kedutaan Inggris di Jakarta, meluncurkan temuan utama Laporan Prioritas Keterampilan Sub-Sektoral untuk tiga sub-sektor maritim Pembuatan Kapal, Logistik dan Pelayaran Internasional pada Rabu (31/5) di Jakarta. Sub-sektor itu sangat penting untuk mewujudkan ambisi Indonesia sebagai poros maritim dunia yang terletak di persimpangan jalur perdagangan laut utama Asia.
Program SfP-Indonesia mendukung Politeknik Negeri Batam (Polibatam) di Kepulauan Riau, Politeknik Maritim Negara Indonesia (Polimarin) di Jawa Tengah, Politeknik Perkapalan Negeri (PPNS) Surabaya di Jawa Timur dan Politeknik Negeri Manado (Polimanado) di Sulawesi Utara dalam pengembangan kurikulum, pelibatan industri untuk pengajar dan pemagangan siswa.
Di tingkat nasional, program ini telah bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk meningkatkan keterlibatan industri maritim dan tenaga kerja dalam pembangunan struktur keterampilan nasional.
Baca Juga: Tingkatkan Daya Saing UKM, ILO Luncurkan Program Transformasi Digital
Perwakilan maritim senior dari sektor pembuatan kapal, pelayaran, pariwisata, dan logistik internasional berkumpul untuk mengidentifikasi bagian-bagian industri maritim yang terkendala oleh kurangnya keterampilan yang tepat untuk bersaing dalam dunia kerja maritim global yang moderen.
Salah satu hasil utama dari program SfP-Indonesia termasuk percontohan Komite Keterampilan Sektoral, badan yang dipimpin industri untuk membantu memberikan saran dan berkolaborasi dengan pemerintah mengenai persyaratan keterampilan yang paling dibutuhkan di sektor mereka.
Komite Keterampilan Sektor atau Badan Keterampilan Sektor kerap ditemukan dalam sistem keterampilan negara dengan perekonomian maju dan berkembang. Mereka membantu pemerintah merencanakan dan menanggapi kebutuhan keterampilan untuk bagian ekonomi yang sedang bertumbuh dan penting secara strategis, serta memastikan bahwa kurikulum dan pengajaran pendidikan kejuruan mengikuti kemajuan teknologi yang terjadi di industri.
Program SfP-Indonesia saat ini direncanakan melalui pembentukan empat Komite Keterampilan Sektoral percontohan untuk sektor Pembuatan Kapal, Pelayaran, Pariwisata dan Logistik Internasional. Ini sekarang akan diimplementasikan di bawah strategi revitalisasi keterampilan nasional yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2023.
Baca Juga: Kembangkan Tenaga Kerja Maritim yang Inklusif, ILO Dukung Program D4
Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi M. Firman Hidayat menyoroti Komite Keterampilan Sektoral sejalan dengan tujuh pilar Kebijakan Kelautan Indonesia dan pemetaan potensi sektor maritim Indonesia di bidang teknis, pendidikan dan pelatihan vokasi serta pengembangan industri maritim.
“Selain program SfP-Indonesia ILO, kami telah bekerja sama dengan berbagai kementerian terkait, asosiasi dan organisasi industri serta empat politeknik dan konfederasi serikat pekerja untuk meningkatkan program pendidikan dan pelatihan vokasi, mempromosikan kewirausahaan dan inovasi serta memperkuat sektor publik-swasta kemitraan,” katanya.
Semada, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste Michiko Miyamoto menggarisbawahi pentingnya keterlibatan industri untuk mempersiapkan kaum muda Indonesia memasuki pasar tenaga kerja, mengatasi defisit keterampilan dan memastikan bahwa lulusan dan pekerja memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri.
“Pembentukan komite keterampilan sektoral di sektor maritim diperlukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keterampilan khusus industri, tetapi juga untuk meningkatkan daya kerja tenaga kerja Indonesia di sektor maritim,” katanya.
Baca Juga: Targetkan Perikanan Rajai Ekspor, Potensi Maritim Capai Rp18.000 Triliun
Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste Owen Jenkins, menjelaskan dukungan yang diberikan oleh pemerintah Inggris untuk agenda menjadi bagian dari kemitraan Indonesia dalam pengembangan pendidikan dan keterampilan.
"Memperkuat akses terhadap keterampilan dan pelatihan bagi kaum muda Indonesia, dan khususnya perempuan dan mereka yang berasal dari kelompok yang terpinggirkan, menjadi pusat dari agenda pembangunan Kantor Foreign & Commonwealth," katanya.
Karenanya, program SfP-Indonesia telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk lembaga pelatihan dan keterampilan serta industri maritim baik di tingkat nasional maupun internasional.
Baca Juga: Lakukan RUPSLB, Batulicin Nusantara Maritim Penyesuaian KBLI
Melalui program itu, pemerintah Inggris berhasil memperluas kesesuaian model antara pendidikan vokasi maritim dengan industri yang mendorong sektor ini menjadi semakin berdayasaing serta meningkatkan kerja sama antara kedua negara dalam membangun angkatan kerja maritim Indonesia yang lebih produktif, inklusif dan berkelanjutan.
"Saya sangat bangga pemerintah Inggris dapat menjalin kerja sama erat dengan Indonesia sejak 2020 untuk agenda keterampilan yang penting ini dan membangun pondasi bagi pekerjaan masa depan di bidang yang penting ini," pungkasnya.
