bakabar.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong percepatan elektrifikasi di Indonesia. Sebagai negara yang punya sumber daya nikel yang menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik berpotensi besar bagi ekonomi Tanah Air ke depan.
Berkaitan dengan itu, presiden telah memberikan perintah khusus kepada Menteri koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto berupa pembangunan sektor otomotif untuk mendorong industri kendaraan listrik.
Baca Juga: Deretan Mobil Listrik Nongkrong di IIMS 2023, Dari Esemka Sampai Tesla!
Merespons hal tersebut, Pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi komitmen pemerintah untuk terus mengembangkan kendaraan listrik.
"Komitmen Presiden Jokowi dan Menko Ekonomi untuk pengembangan kendaraan listrik ini harus didukung semua pihak. Apalagi data dari Kementerian Perhubungan
unit EV yang baru terealisasi Oktober 2022 hanya 31.827 unit. Padahal kita punya target 2 juta unit EV pada 2025 mendatang," ungkapnya di Jakarta, Rabu (22/2)
Sebagai bentuk dukungan DPR, Eddy yang juga Sekjen PAN ini menyampaikan pentingnya mempersiapkan ekosistem dan infrastruktur yang memadai untuk pengembangan kendaraan listrik.
"Salah satu contoh misalnya jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Tahun 2020 jumlah SPKLU sebanyak 182 unit dan tahun 2022 hanya meningkat menjadi 570 unit. Padahal, target SPKLU tahun 2025 mencapai 6.318 unit. Kalau SPKLU memadai tentu menjadi competitive advantage untuk kendaraan listrik," ungkapnya.
Baca Juga: BMW Catatkan Penjualan 215 Ribu Unit Mobil Listrik pada 2022
Selain jumlah SPKLU, Eddy juga menyampaikan pentingnya persebaran atau jangkauan SPKLU
"Dari 570 SPKLU tahun 2022, unitnya tersebar di 155 lokasi di Jawa dan 34 lokasi di Bali. Sementara di Sumatra hanya terdapat 31 unit, Kalimantan 13 unit, Sulawesi 15 unit, Nusa Tenggara 6 unit, dan masing-masing 1 unit di Maluku dan Papua," ungkapnya.
Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Cianjur itu meyakini, upaya Presiden Jokowi dengan hilirisasi Nikel akan meningkatkan daya saing sekaligus posisi tawar Indonesia dalam upaya mendatangkan investor kendaraan listrik.
"Dalam hal ini pemerintah dan Komisi VII DPR RI sejalan yakni berusaha agar Indonesia jangan hanya menjadi pasar tetapi harus menjadi basis untuk ekspor kendaraan listrik," tutup Eddy.
