bakabar.com, BANJARMASIN – Seluas 20.352 hektare lahan kritis di Kalimantan Selatan belum ditangani oleh 23 pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Alasannya, karena perusahaan belum melaksanakan rehabilitasi lahan kritis senilai Rp536 miliar.
Fakta tersebut diungkap Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel, Rudy M Harahap dalam acara rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (17/3).
Rakor diikuti seluruh kepala daerah di Kalsel. Selain itu, turut pula hadir Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron.
Masalah itu menurutnya mesti jadi perhatian serius. Pemerintah daerah didorong untuk lebih proaktif dalam menjalankan perannya sebagai pemangku kebijakan.
"Kalau tidak, Kalsel ini bakal banjir terus," ucapnya kepada awak media, usai rakor.
"Masalah ini harus segera di-follow up kepala daerah, khususnya gubernur," tambah Rudy.
Rudy juga mengungkap temuan sebanyak 928 alat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tidak sesuai dengan standar. Ada pula 1.027 alat tidak terpelihara dengan baik yang nilainya setara Rp15,2 miliar.
"Kondisi peralatan yang tidak memadai tersebut akan menimbulkan risiko tidak tertanganinya bencana kebakaran hutan di Kalsel," katanya.
Di sisi lain, Rudy mengklaim, BPKP telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan pemerintah daerah yang profesional dan bebas dari korupsi di Kalsel.
Upaya tersebut melalui pengawasan keuangan daerah, keuangan desa, penanganan Covid-19, penanganan bencana akibat lahan kritis dan kebakaran hutan, serta dari governansi korporasi.
Data Dinas Kehutanan Kalsel pada medio 2021, ada 42 perusahaan IPPKH dengan kewajiban tanam seluas 65 ribu hektare.
Sementara realisasi tanam IPPKH baru seluas 29 ribu hektare. 80 persen ada di kawasan Tahura Sultan Adam.
Periode 2012-2015 realisasi tanam di Kalsel hanya 1.800 hektar. Tahun 2015 Kalsel dilanda kebakaran hutan dan lahan hebat, dan penanaman baru gencar dilakukan sejak 2017 melalui program Revolusi Hijau. Tahun ini target penanaman dalam program revolusi hijau mencapai 32 ribu hektare.
