bakabar.com, RANTAU – Laporan praktek money politics di Kabupaten Tapin sampai ke telinga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Diduga yang terlibat merupakan oknum anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Khusus di Tapin ini menarik. Yang diduga membagikan uang adalah KPPS. Dengan cara membagikan form C6 beserta kartu nama caleg dan uang Rp 100 ribu. Untuk di Tapin, pelakunya adalah penyelenggara,” ungkap komisioner Bawaslu RI, Muhammad Afifudin, seperti dikutip dari detikcom, Selasa (16/04/2019) malam.
Baca Juga:Potensi Money Politics di Kalsel Capai 60 Persen
Seperti diberitakan bakabar.com sebelumnya, Bawaslu Tapin mengendus adanya dugaan praktek money politik di Desa Banua Hanyar, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Senin (15/04/2019).
Kabarnya, modus yang dilakukan yakni dengan melakukan pendataan dengan mengiming-imingi warga uang untuk memilih salah satu calon.
Sementara itu, dikutip dari detikcom, KPU akan memberhentikan anggota KPPS di Kabupaten Tapin, yang terlibat dalam politik uang. Selain itu, anggota KPPS tersebut akan terjerat sanksi pidana.
“Kalau seperti itu, bagi pelaku itu ada sanksi pidana, dan dari sisi administrasi yang bersangkutan akan diberhentikan,” ujar komisioner KPU Hasyim Asy’ari di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa.
Hasyim mengatakan nantinya pemberhentian anggota KPPS ini akan ditangani sesuai tingkatan. Menurut Hasyim, Bawaslu harus segera menyampaikan temuannya kepada KPU agar segera ditindaklanjuti.
“Iya, sesuai tingkatanya KPPS di kabupaten/kota, maka kabupaten/kota akan menyikapi itu,” kata Hasyim.
“Diharapkan teman-teman Bawaslu yang menangani secara menyampaikan kepada teman-teman kabupaten/kota agar segera bisa ditindaklanjuti,” sambungnya.
Baca Juga:Empat Caleg Banjarmasin Terindikasi Money Politics
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin
