Tragedi Km 171

DPR Desak Penambang Ilegal di Km 171 Satui Tanbu Dipolisikan!

Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono mendesak penambang ilegal yang mengakibatkan longsornya jalan nasional Km 171 Satui, Tanah Bumbu agar dipolisikan.

Featured-Image
29 September ini usia tragedi km 171 Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan genap setahun. Kerusakannya tak juga ditangani. Foto: Rasyid Maulana for apahabar.com

bakabar.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono mendesak penambang ilegal yang mengakibatkan longsornya jalan nasional Km 171 Satui, Tanah Bumbu agar dipolisikan.

Sebab perlu efek jera agar tak terulang tragedi Km 171 Tanah Bumbu yang hingga kini mandek tanpa penyelesaian.

“Pastinya jika memang ditemukan aktivitas penambangan ilegal yang menyebabkan longsor parah ini maka harus masuk ke jalur hukum dan tindakan tegas sehingga ada efek jera,” kata Sartono kepada bakabar.com, Rabu (4/10).

Baca Juga: Tragedi Km 171 Tanah Bumbu Dihantui Bahaya Laten Teror!

Kemudian ia juga menilai perusahaan yang tercatat memiliki konsesi di sekitar titik tragedi Km 171 untuk segera memperbaiki. Sebab setahun bergulir, tragedi Km 171 masih menggantung.

Baca Juga: GTA: Selamat Ulang Tahun Tragedi KM 171 Tanah Bumbu!

“Terdapat 3 nama perusahaan tambang yang beroperasi di daerah tersebut. PT Arutmin Indonesia, PT Mitra Jaya Abadi Bersama dan PT Anugerah Barokah Cakrawala. PT tersebut harus membangun komunikasi mencari solusi baik ke kementerian dan Pemda dan tidak lepas tangan dengan kejadian ini,” jelasnya.

Baca Juga: Ada Tindak Pidana di Tragedi Km 171 Tanah Bumbu!

Km 171 Tanah Bumbu
Update Km 171 Tanah Bumbu dalam angka. Infografis: bakabar.com

Sebelumnya, jalan nasional Km 171 Satui Tanbu putus akibat longsor. Guguran tanah terjadi sebanyak tiga kali. Kali pertama 28 September 2022, akses lalu lintas dari Banjarmasin ke Kotabaru atau sebaliknya terpaksa menggunakan jalan alternatif di Tanbu.

Longsornya jalan nasional Kilometer 171 Satui Tanah Bumbu tak ubahnya tragedi. Tak cuma melumpuhkan ruas jalan Kalimantan Selatan-Kalimantan Timur, juga membuat puluhan keluarga terpaksa mengungsi.

Delapan bulan berlalu, belum terlihat tanda perbaikan dan pembenahan yang signifikan. Pemerintah masih sibuk saling tunjuk dengan perusahaan tentang siapa pihak yang paling bertanggung jawab.

Editor
Komentar
Banner
Banner