bakabar.com, BANJARMASIN – Keberadaan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) berperan dalam menjaga efisiensi biaya logistik di Provinsi Kalsel.
Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW APBMI Kalsel yang digelar di sebuah hotel Jalan A Yani Kilometer 5, Rabu (14/9/2022).
Kepala KSOP Kelas I Banjarmasin Agustinus Maun mengatakan pihaknya memiliki kewajiban untuk membina agar kegiatan APBMI Kalsel bisa terwujud dengan positif dan signifikan.
“Lebih tepatnya kepada efisiensi biaya logistik di Kalsel,” ujarnya.
APBMI Kalsel, baginya dibawah kepimpinan Hj Uzlah sudah sangat luar biasa dalam melaksanakan fungsinya dalam kawasan Pelabuhan.
Menurutnya, Hj Uzlah itu sangat bagus membangung suatu koordinasi, hubungan dengan sesama pengurus serta pembina di DPW APBMI Kalsel selama ini.
“Saya melihat, dia adalah sosok pemimpin yang selalu memikirkan organisasi dan akan membawa APBMI sesuai dengan marwahnya,” jelasnya.
Kedepannya, ia berkeinginan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), kreativitas serta inovasi yang dirasa perlu dilakukan APBMI Kalsel
Hal ini untuk meningkatkan kemampuan untuk melihat potensi-potensi yang bisa dikembangkan APBMI Kalsel kedepannya.
“Terakhir, adalah tentang aspek pengembangan teknologi informasi,” tuturnya.
Ketua Umum Pusat, APBMI Juswandi Kristianto dalam melihat kinerja APBMI Kalsel selama ini dimassa kepemimpinan Hj Uzlah menilai sangat cemerlang dalam menjalin komunikasi.
“Luar Biasa, dia bisa berhubungan baik dengan internal dan eksternal baik dari kementerian maupun sosial,” ujarnya.
Terlebih, kata dia yang sangat membanggakan dari Hj Uzlah diketahui tidak pernah menggunakan dana Asosiasi untuk kepentingan pribadi.
“Bahkan dia sampai membagun Kantor APBMI Kalsel yang baru diresmikan kemarin, itu sangat luar biasa,” paparnya.
“Saya juga tidak pernah mendapatkan laporan permasalah dalam APBMI Kalsel selama ini,” sambungnya.
Atas dasar itu, dia berharap agar Hj Uzlah bisa kembali mencalon sebagai ketua APBMI Kalsel dalam periode selanjutnya.
“Saya harap Hj Uzlah mau kembali mencalon sebagai ketua,” imbuhnya.
Sementara itu, Hj Uzlah mengatakan, perusahaan bongkar muat yang tergabung dalam APBMI kalsel adalah perusahaan yang harus dilindungi atau perlindungan serta pemerataan kerja kepada pemerintah.
“Karena itu kami mengajukan ke pemerintah, bahwa kami minta dilindungi seperti bayarnya UKN dan pemerataan kerja,” terangnya.
Lebih lanjut, jika pihaknya selalu menjaga hubungan baik dengan stakeholder terkait sehingga perusahaan bongkar muat yang tergabung dalam APBMI Kalsel sehingga bisa beroperasi dengan aman dan lancar.
“Serta akan mensupport perusahaan bongkar muat dengan menyediakan fasilitas alat untuk bongkar muat, menekan biaya logistik pelabuhan yang tinggi dan dari segi transportasinya,” pungkasnya.
