bakabar.com, BANJARMASIN – Federasi Serikat Kerja Transport Indonesia bersama perwakilan pekerja bongkar muat mendatangi markas DPRD Kalimantan Selatan, Kamis (18/9).
Mereka menyampaikan aspirasi terkait persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI).
Kedatangan rombongan disambut hangat Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah. Politisi Partai Golkar itu menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan ini berlarut.
“Kalau angka pengangguran meningkat, otomatis berdampak buruk pada ekonomi keluarga dan daerah. Target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan juga akan sulit tercapai,” tegas Gusti Iskandar.
Menurutnya, DPRD Kalsel siap memfasilitasi dialog antara pekerja transportasi, Kementerian Perhubungan, Dinas Koperasi, hingga serikat pekerja. Langkah itu dinilai penting agar solusi terbaik bisa ditemukan tanpa merugikan pihak manapun.
“Setiap kebijakan yang bisa menambah jumlah pengangguran harus dihindari. Apalagi RPJPD lima tahun ke depan menempatkan pengurangan pengangguran sebagai prioritas utama,” tambahnya.
Sementara itu, Toto Kuhadirianto, Penasehat Federasi Serikat Kerja Transport Indonesia, menilai ada penerapan aturan yang keliru dalam pekerjaan bongkar muat.
“Crane dengan tongkang itu seharusnya dikerjakan oleh tenaga operator. Kami memperjuangkan agar pekerja lokal tetap dilibatkan. Setelah ada peraturan Menteri Perhubungan, justru ada penerapan yang salah, sehingga merugikan pekerja,” ujarnya.
Federasi Serikat Kerja Transport menilai persoalan ini bukan hanya terjadi di Kalsel, melainkan juga di sejumlah daerah lain seperti Kotabaru, Sampit, hingga Pengkelabun, yang sama-sama menimbulkan kerugian bagi pekerja.
DPRD Kalsel berkomitmen untuk mempelajari lebih lanjut aspirasi tersebut dan menjadwalkan pertemuan lanjutan guna mencari jalan keluar bersama.
.
