bakabar.com, DEPOK - Setelah sepekan pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari rencana 28 hari. Dinas Kesehatan memutuskan untuk menghentikan sementara program PMT di Kota Depok.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawati PMT dihentikan sementara lantaran mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Antara lain DPRD Kota Depok, dan masyarakat.
"Kita hentikan sementara dalam rangka evaluasi," ungkap Mary, Jumat, (24/11).
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Soroti PMT di Kota Depok: Selalu Ada Penyunatan
Pengentian sementara program penanganan stunting di Kota Depok tersebut mulai 24 November hingga 26 November 2023.
"Iya tiga hari, Jumat sampai Minggu. Akan dimulai lagi Senin (27/11)," kata Mary.
Sementara, Anggota DPRD Kota Depok Babai Suhaimi ungkap sejumlah kejanggalan dalam program pemberian makanan tambahan atau PMT lokal dari Dinas Kesehatan untuk penanganan stunting.
Cuma Untung 5000
Babai juga mengungkapkan ada perkataan Wali Kota Depok Mohammad Idris yang meminta untuk tidak diberitakan yang tidak-tidak terkait program tersebut karena kasihan dan hanya untung Rp5.000.
"Pertanyaannya, darimana Pak Wali mengetahui untung Rp5.000, kalau Pak Wali sudah tahu ada untung Rp5.000, sekarang pertanyaannya adalah berapa ribu kali berapa ribu," kata Babai.
Menurut Babai, hal tersebut bukan perkara untung Rp5.000. Namun jika dikalikan dengan 9.882 penerima, jumlahnya akan besar.
"Pertanyaannya dari mana tahu kalau ada untung Rp5.000, dan itu jadi pertanyaan besar loh, kok Pak Wali sampai tahu," tutur Babai.
Baca Juga: DPR Persoalkan Biskuit PMT Kemenkes Bikin Balita Sakit Perut
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini menilai sekelas Wali Kota Depok tidak bisa mengetahui keuntungan dari nilai proyek yang dikerjakan di daerahnya.
"Enggak bisa pak, sebuah kegiatan jangankan yang kecil seperti ini, yang besar misalkan infrastruktur enggak bisa kita dewan atau Pak Wali mengatakan anda punya keuntungan sekian," jelasnya.
"Loh kalau begitu sudah menghitung dong, kalau setiap kegiatan wali kota tahu ada keuntungan seperti itu, enak banget dong, yang dikasih jangan-jangan, nah koleganya semua nih, karena sudah tahu untungnya," tambah Babai.
Program Penuh Kejanggalan
Ia menilai program pemberian makanan tambahan terdapat sejumlah kejanggalan, seperti dari cara pelaksanaan yang seharusnya dibicarakan dengan matang.
"Anggaran Rp 4,9 miliar ini adalah sebuah kegiatan yang notabene datanya ada, ya jelas," ketusnya.
Kemudian kepatutan penyajian dan pemberian makanan, selanjutnya, kata dewan dari Dapil Depok VI atau Sawangan, Bojongsari dan Cipayung ini, kejanggalan dari pelaksana.
"Kalau dari WUB wirausaha baru namanya juga baru, pertanyaannya sejauh mana dia memahami tentang persoalan kandungan gizi," ujarnya.
