bakabar.com, MARABAHAN – Dinilai kurang optimal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan mengevaluasi perencanaan dan penganggaran Pemkab Barito Kuala (Batola).
Evaluasi langsung dilakukan dalam kesempatan entry meeting di Rumah Jabatan Penjabat Bupati Batola, Selasa (27/2).
Adapun sasaran evaluasi BPKP adalah perencanaan dan penganggaran lanjutan Tahun Anggaran 2024, khususnya sektor pengentasan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting.
"Evaluasi bertujuan memperoleh potret perencanaan dan penganggaran sektoral," jelas Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Ayi Riyanto, dalam entry meeting.
"Juga menganalisis desain intervensi, potensi efektivitas dan efisiensi anggaran, dan potensi ketercapaian pembangunan daerah," imbuhnya.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah belanja langsung dan tidak langsung yang diterima oleh masyarakat.
Dalam program pengentasan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting, belanja langsung yang diterima masyarakat di antaranya makanan bergizi, telur dan susu.
Sedangkan belanja tidak langsung berkaitan dengan belanja modal, serta perbaikan infrastruktur dan sarana sanitasi.
"Fokus kepada ketepatan penerima manfaat merupakan kunci utama kesuksesan program pemerintah. Kedepan Pemkab Batola perlu berkolaborasi dengan BUMD maupun perusahaan swasta lain," beber Ayi.
Sementara Penjabat Bupati Mujiyat mengapresiasi pendampingan yang dilakukan BPKP, sekaligus siap berkaloborasi dalam pengentasan kemiskinan ekstrim dan pravalensi stunting.
"Kami berharap kaloborasi dan pendampingan BPKP dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik," ungkap Mujiyat.
