bakabar.com, JAKARTA - Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengadukan manuver kudeta yang dilakukan Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko yang hendak mengambilalih Partai Demokrat ke Megawati Soekarnoputri.
Bahkan Denny menegaskan bahwa Moeldoko bukan kader Partai Demokrat sehingga ia sengaja mengacaukan partai dengan tangan-tangan kekuasaan.
"Saat ini, KSP Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat," kata Denny dalam keterangannya, Jumat (2/6).
"Jadi, bukan konflik internal. Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa," sambung dia.
Terlebih jika pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko soal Partai Demokat diketok Mahkamah Agung (MA), maka berimbas pada kegaduhan dan kans pemilu bakal ditunda.
"Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan," jelasnya.
Kemudian Denny juga menyinggung sejarah PDI Perjuangan yang sempat mengalami konflik besar di internal partai saat orde baru.
Maka Denny mengingatkan dalam surat yang dikirim ke Megawati Soekarnoputri agar membantu menghentikan kisruh kekuasaan yang ikut campur dan merusak tatanan kepartaian.
"Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi," pungkasnya.
