bakabar.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan geliat oligarki dalam gelaran Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden begitu nyata terjadi.
"Siapapun yang terpilih selama dibiayai oligarki maka tidak ada kepemimpinan yang berintegritas," kata Pendiri INDEF, Didin S. Damanhuri kepada bakabar.com, Jumat (6/10).
Baca Juga: Di Tengah Krisis Iklim, WALHI: Ada Proyek Gelap Oligarki
Didin menerangkan oligarki yang menginjeksikan kepentingannya di tataran pilkada juga menyebabkan ratusan kepala daerah terjerat kasus korupsi. Situasi tersebut dinilainya juga akan berpotensi terjadi pada tataran pilpres mendatang.
Oligarki yang membayangi Pemilu 2024 terjadi karena adanya pebisnis di luar entitas bisnis dengan mempertahankan kekayaan dengan menyuap lingkaran eksekutif dan legislatif.
"UU Politik harus direvisi agar dapat memotong oligarki itu. Saya yakin karena oligarki ini sebuah proses di mana dia telah menjadi entitas non bisnis," terangnya.
Baca Juga: Ekonom Senior Indef Soal UU Minerba: Isinya Pasal Titipan Oligarki
Guru Besar IPB tersebut menyoroti selama ini negara telah didikte oleh kekuatan oligarki yang juga sudah meresap ke tataran pemerintah daerah. Kondisi ekosistem yang seperti itu menurutnya membuat watak ekonomi Indonesia cenderung memberikan ruang kepada oligarki pascareformasi.
Ia membandingkan di rezim Orde Baru, konglomerasi bisnis menjadi berkembang pesat. Meski begitu peran negara otoritarian yang dikendalikan Soeharto dapat menekan liarnya kekuatan oligarki di zamannya.
“Kita baru merdeka secara politik, sedangkan di sana ada neokolonialisme politik. Secara ekonomi kita masih terjajah,” pungkasnya.
Baca Juga: INDEF Bongkar Penyebab Ketimpangan Sosial: Oligarki Semakin Subur!
Baca Juga: INDEF Prediksi Dominasi Oligarki di Sistem Pemilu Proporsional Tertutup
Pendiri Asah Kritis Indonesia, Aris Arif Mundayat menilai oligarki terjadi karena persekongkolan politisi dengan pebisnis. Inilah yang menyebabkan pasar mengalami kerusakan akibat dari ekonomi yang dimonopoli oleh oligarki.
Selain itu, kata Aris, kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya Undanga-undang yang secara spesifik membatasi peranan oligarki dengan memberikan batasan tegas antara politisi dengan pebisnis
"Indeks oligarki di Amerika yang buruk, Indonesia mungkin mengarah yang buruk. Siapapun presidennya maka presidennya harus punya kekuatan otoritas yang kuat," jelasnya.
