bakabar.com, TENGGARONG - Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah meminta agar perusahaaan memberikan keringanan kepada karyawan untuk menyalurkan suaranya pada pemilu yang akan digelar 14 Februari 2024.
Hal ini dilakukan menyusul tingkat partisipasi pemilih di Kukar yang dinilai masih belum maksimal di setiap perhelatan Pemilihan Umun (Pemilu) di daerah. Ia menyebut, tingkat partisipasi pemilih belum maksimal, khususnya bagi kecamatan yang wilayahnya terdapat aktivitas perusahaan.
Keberadaan perusahaan tersebut dinilai mengakibatkan banyak karyawan yang bekerja di perusahaan, tidak bisa meluangkan waktu untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).
Baca Juga: RDP Bersama Komisi IV DPRD, Bahas Kualitas Penyiaran di Kukar
Bupati Edi mencontohinya, jika di area perusahaan sawit terdapat TPS, maka itu tidak menjadi kendala. Namun, jika TPS yang bersangkutan lokasinya terdaftar di desa, maka hal itu bisa menjadi kendala. Apalagi jarak antara desa dan area perusahaan cukup jauh, sehingga memerlukan waktu bagi karyawan menuju desa untuk menyumbangkan suaranya di TPS.
"Daerah ini banyak karyawan perusahaan, mereka mengaku takut mendapatkan sanksi pemotongan pendapatan jika tidak masuk kerja," ungkap Edi, Minggu (29/10).
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ia meminta agar perusahaaan dapat memberikan keringanan kepada karyawannya, terutama kepada warga lokal, untuk menyalurkan hak suaranya pada saat pesta demokrasi yang akan digelar pada 2024 mendatang.
"Kami minta betul-betul nanti peran sertanya memberikan waktu kepada karyawan saat jam pagi untuk mencoblos ke TPS, nanti siangnya bisa untuk kembali bekerja," katanya.
Baca Juga: Pertama di Indonesia, Kukar Berhasil Susun Indeks Kompetensi Digital untuk ASN
Lanjut Edi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga gencar melakukan sosialosasi di beberapa kecamatan untuk tingkatkan jumlah partisipasi, termasuk di daerah yang wilayahnya terdapat aktivitas perusahaan.
"Jika penyebab rendahnya partisipasi pemilih karena faktor kebijakan perusahaan kepada karyawan, ini harus dicek validitasnya dan segera mendapatkan solusi. Ada sisi komunikasi yang perlu diperbaiki," pungkasnya. (ADV/ Diskominfo Kukar)
