bakabar.com, JEMBER - Pemkab Jember pastikan penyaluran bansos tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Pihaknya juga meminta KPK untuk mendampingi saat penyusunan anggaran.
"Bansos direncanakannya bukan di tahun politik. Tapi sejak tahun lalu," kata Hendy di Gedung DPRD Jember, Kamis (26/10).
Sebagai informasi, Pemkab Jember menyalurkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) kepada masyarakat. Sebagian bantuan itu disalurkan langsung oleh bupati.
Baca Juga: Formasi Hanya 26, Guru Honorer Jember Minta Rekrutmen PPPK Ditunda
Baca Juga: Jember Jadi Jujukan Safari Politik, PKB: Banyak Kiai dan Pesantren
Menurut Hendy, penyaluran bantuan tersebut tidak berkaitan dengan tahun politik. Sebab, bantuan sosial selalu ada setiap tahun dari pemerintah pusat atau daerah.
"Mau ada tahun politik dan tidak, program ini jalan," tambah Hendy.
Lebih lanjut, Hendy juga meminta kepada KPK memberikan pendampingan dalam perencanaan anggaran hingga belanja daerah. Mulai dari hulu hingga hilir.
Kendati demikian, Hendy mengakui pembahasan APBD seringkali molor. Sehingga banyak program yang tak kunjung terealisasi.
