bakabar.com, BANJARMASIN – Menginjak petang, tuntutan massa aksi #SaveKPK jilid III tak juga digubris DPRD Kalsel, Kamis (1/7). Mereka pun berencana menduduki ‘Rumah Banjar’ tersebut.
“Ini sudah demo jilid III. Kami masih ingin menunggu Supian HK,” tegas M Iqbal, salah seorang orator lewat pengeras suara.
Niat menduduki gedung DPRD Kalsel mengemuka apalagi kalau bukan buntut tidak munculnya Ketua DPRD Kalsel, Supian HK.
Jika diizinkan, mereka berjanji tidak akan melakukan tindakan anarkis di dalam DPRD Kalsel.
“Jika tidak diperbolehkan bermalam di halaman Kantor DPRD Kalsel, kami hanya meminta agar diberi ruang bermalam di sepanjang Jalan Lambung Mangkurat,” ujarnya.
Sejumlah mahasiswa bernegosiasi dengan polisi untuk bermalam di halaman DPRD Kalsel. Negosiasi berlangsung alot. bakabar.com/Riyad Dafhi
Kendati demikian, niat mahasiswa mendapat cegahan dari aparat keamanan. Negosiasi masih berlangsung alot antar-massa dengan aparat.
Pihak aparat berdalih untuk keamanan. Makanya mereka bersikukuh agar massa aksi dibubarkan saja.
Saat ini negosiasi masih berlangsung antara mahasiswa dan aparat keamanan.
Unjuk rasa damai yang dimulai sejak pukul 15.00 tadi sempat berlangsung ricuh.
Massa dari BEM se-Kalsel mulai jengah saat Supian HK tak kunjung muncul. Begitupun anggotanya.
Sekira pukul 16.00, massa aksi yang sudah bosan mulai berontak.
Awalnya mereka membakar beberapa ban hingga mengepulkan asap hitam.
Beberapa menit berselang, aparat kepolisian mulai bertindak. Mereka memadamkan api yang muncul dari ban.
Tak lama setelah itu, salah satu mahasiswa tampak diseret dari barisannya.
Mahasiswa itu terlihat ditarik hingga terjatuh. Saat terjatuh tampak satu per satu polisi melayangkan pukulan hingga tendangan.
Massa aksi yang melihat kawannya diperlakukan demikian, kemudian berontak dan coba membalas aksi represif aparat.
Singkat cerita, aksi tersebut mulai mereda menjelang petang. Sejumlah mahasiswa yang dianggap provokator diamankan. Hingga akhirnya mereka dikembalikan ke kumpulannya.
“Bentrokan ini dampak domino dari Supian HK yang tidak mau menemui massa,” ujar Rinaldi.
Tuntutan dan video lengkap di halaman selanjutnya:
1. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk membuat surat tuntutan atas nama DPRD Provinsi Kalsel yang berisi:
a. Kami dari DPRD Kalsel menuntut dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk angkatsuara perihal tuntutan mahasiswa Kalsel sebelumnya, dengan bukti dokumentasi videodan rilis tertulis.
Adapun tuntutan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Menuntut Firli Bahuri agar segera memenuhi panggilan Komnas HAM atas skandalTWK dan pemberhentian 75 Pegawai KPK.
2. Mendesak Presiden Joko Widodo Untuk memberhentikan Pimpinan KPK yangbermasalah terkhusus Ketua KPK Firli Bahuri.
3. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembatalan 75 pegawai KPKyang dinonaktifkan.
4. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan ketua BKN atasketerkaitannya tentang kekeliruan yang terjadi dalam proses TWK .
5. Mendesak BKN agar membuka kejelasan tentang Indikator “Merah” dan “Hijau”yang dikaitkan dengan pegawai KPK.
6. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk Tim Investigasi yangmelibatkan partisipasi publik secara luas guna melakukan investigasi yangmenyeluruh atas dugaan skandal pemberhentian pegawai KPK.
7. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyudahi segala bentuk tindakan yangditujukan sebagai bagian dari proses pelemahan dan pembusukan KPK. Serta mengembalikan marwah Independensi KPK.
b. Kami DPRD Kalsel menuntut dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerima danmenyetujui tuntutan mahasiswa Kalsel sebagaimana terlampir tuntutan sebelumnya.
1. Pernyataan sikap yang yang dibuat sebagaimana tuntutan poin satu harus disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel ke presiden Joko Widodo dalam waktu 1×24 jam dengan bukti dokumentasi video dan rilis tertulis.
2. Mendesak DPRD Provinsi Kalsel untuk mendesak dan menuntut Komisi I DPR RI menolakhasil TWK dijadikan dasar penonaktifan pegawai KPK dan mendesak serta menuntut agar UUNomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dicabut. Serta bersikap yang sama dengan mahasiswa Kalsel terhadap pelemahan KPK.
3. Mendesak DPRD Provinsi Kalsel untuk membuat pernyataan sikap atas nama DPRD ProvinsiKalsel untuk mendesak DPRD Provinsi se-Indonesia agar membuat petisi menolak hasil TWK dijadikan dasar penonaktifan pegawai KPK dan mendesak serta menuntut agar UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dicabut.
4. Apabila tidak mampu memenuhi tuntutan 1, 2, dan 3 maka Ketua DPRD Provinsi Kalselbeserta jajaran Komisi I DPRD Provinsi Kalsel siap mundur dari jabatannya.
Di depan awak media, Rinaldi mengatakan pihaknya akan tetap menunggu H Supian HK turun ke jalan menghadapi mahasiswa.
Sampai berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di lokasi aksi. Kendati demikian, ruas Jalan Lambung Mangkurat mulai dibuka oleh pihak kepolisian.
Dalam aksi Jilid III kali ini, BEM se-Kalsel kembali menyampaikan tuntutannya, sebagai berikut:
