bakabar.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka suara atas permohonan hutang Perum Bulog sebesar Rp16 miliar. Hutang tersebut rencananya akan digunakan untuk pengadaan beras impor.
Sebagaimana mekanisme yang berlaku, Sri mengaku akan melakukan pembayaran ke Bulog setelah dilakukannya audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Rp16 triliun dari Bulog, mekanisme kita dengan Bulog dan Bappanas adalah kita akan melakukan pembayaran sesudah adanya audit dari BPKP," katanya dalam konferensi pers di Kementerian Ekonomi, Jakarta, Senin (6/11).
Baca Juga: Harga Beras Melambung, Pemerintah Ancang-ancang Impor
Dia mengatakan pihaknya juga telah meminta BPKP untuk melakukan audit secara cepat. Dengan begitu tagihan kepada pemerintah bisa segera dilunasi.
Meski begitu, Sri Mulyani menganggap hutang pemerintah kepada Bulog dan Bappanas bukan sebuah yang besar.
Baca Juga: Konsumsi Rumah Tangga Lesu, Pertumbuhan Ekonomi Melambat
Selain melalui pengajuan hutang, kata Sri, Bulog dan Bappanas juga masih mendapatkan penganggaran melalui impor beras dan operasi pasar dengan menggunakan dana perbankan. Nantinya, aktivitas tersebut akan dibayarkan menggunakan APBN.
"Itu menggunakan dana perbankan yang kemudian kita akan bayar," tandasnya.
Sebelumnya dikabarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ternyata punya tagihan ke Perum Bulog senilai belasan triliun. Tagihan ini untuk urusan pengadaan beras cadangan beras pemerintah.
Baca Juga: Kemenkeu Guyur Insentif Fiskal, 3 Daerah Kalimantan Kecipratan
Melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Sri Mulyani untuk segera membayar tagihan senilai Rp16 triliun.
Airlangga menyebut Bulog sedang memiliki kebutuhan tambahan anggaran untuk pengadaan beras senilai Rp 19,1 triliun.
Rinciannya, Bulog memiliki tambahan anggaran untuk tahap pertama sebesar Rp 7,9 triliun. Kemudian tahap kedua Rp 8,4 triliun. Ada juga tambahan terkait dengan distribusi dan yang lain sebesar Rp 2,8 triliun.
