bakabar.com, JAKARTA - Pemerintah berencana akan membuka keran impor beras guna menjaga pasokan beras dalam negeri. Pasalnya, harga beras terus mengalami peningkatan cukup tajam dalam enam bulan terakhir. Kondisi tersebut secara tidak langsung memicu terjadinya inflasi.
"Ini yang mungkin salah satu intervensi yang akan kita coba softening. Baik dari sisi keputusan untuk melakukan impor sehingga suplai dari beras mencukupi sampai akhir tahun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (6/11).
Rencana impor dilakukan hingga akhir tahun karena lonjakan harga beras kerap terjadi pada minggu kedua pada bulan Desember. Pada periode bulan tersebut secara nyaris bersamaan terdapat perayaan Natal dan tahun baru.
Baca Juga: Kemenkeu Guyur Insentif Fiskal, 3 Daerah Kalimantan Kecipratan
Selain itu, kondisi El Nino menurutnya juga akan memengaruhi musim tanam sampai hasil produksi musim panen.
"Ini perlu kita coba amankan dengan keputusan (impor) memberikan dukungan melalui pengadaan pasokan stok beras," jelasnya.
Selain menjaga pasokan beras, pemerintah juga akan terus melakukan pengendalian harga dan menjaga inflasi melalui pemberian subsidi dan bantuan sosial (bansos).
Baca Juga: Tok! Penyaluran Bansos Beras Resmi Diperpanjang hingga Juni 2024
Adapun bantuan pangan yang disediakan pemerintah hingga Desember 2023 akan disalurkan ke 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) kelompok miskin. Per KPM akan menerima alokasi bantuan pangan berupa beras 10 kg.
Kemudian, ada juga bantuan langsung tunai (BLT) untuk 18,8 juta KPM untuk mengatasi dampak El Nino. Bantuan ini diberikan selama dua bulan, yaitu November hingga Desember 2023 sebesar Rp 200.000 per bulan.
"Untuk BLT cash diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima selama dua bulan, November dan Desember," jelasnya.
