bakabar.com, JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi buka suara soal Bulog yang mengimpor beras hingga 2 Juta ton pada tahun ini.
Menurutnya, keputusan impor beras diambil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan, sekaligus untuk menjalankan arahan Presiden Joko Widodo terkait kestabilan bahan pangan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Bapanas dan Bulog mendistribusikan bantuan sosial atau bansos pangan kepada masyarakat kurang mampu.
"Pemerintah akan melakukan apapun untuk masyarakat, walaupun harus mengimpor. 270 juta penduduk Indonesia harus makan. Intinya itu, sehingga kami (Bapanas) menyampaikan kondisi riil di lapangan," papar saat ditemui di ritel modern di kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (27/3).
Baca Juga: Penerima Manfaat Bansos Beras, Bapanas: 30 Maret Sudah Bisa Diterima
Adapun saat ini, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog tinggal 220.000 ton. Sedangkan kebutuhan untuk Bansos pangan mencapai 640 ribu ton.
"CBP saat ini 220 ribu ton, jangan sampai stoknya nggak ada. Jangan sampai mau mengadakan program nggak bisa," ungkapnya.
Kendati melakukan impor, pemerintah melalui Bapanas berjanji untuk terus mengutamakan penyerapan produk beras dari petani dalam negeri. Ini penting untuk membantu kesejahteraan petani.
"Kami tetap mengutamakan penyerapan dalam negeri, sehingga kalau ada suatu daerah panen tinggi tolong kasih tau, kami akan ke sana. Bulog akan jemput bola," kata mantan Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD itu.
Baca Juga: Bantuan Pangan Beras, Bapanas: Masih Proses Pengemasan
Sebagai informasi, Bapanas telah menugaskan Perum Bulog terkait pengadaan beras impor sebanyak 2 juta ton pada tahun ini. Penugasan itu merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Joko Widodo pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.
Dalam surat tersebut, dijelaskan Perum Bulog diperintahkan untuk mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini, dimana 500 ribu ton harus segera didatangkan secepatnya.
“Kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai akhir Desember 2023,” demikian isi surat bernomor B2/TU.03.03/K/3/2023 tertanda tangan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.
Dalam surat itu juga disebutkan, tambahan pasokan beras digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.
