bakabar.com, JAKARTA - Fenomena no viral no justice atau tak viral tak ada keadilan berlaku lagi di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Alih-alih memperbaiki jalan nasional Km 171 yang longsor sepuluh bulan terakhir, pemerintah malah mendadak sibuk memperbaiki jalan berlubang di Binjai Sumatera Utara jelang kedatangan Jokowi.
Pantauan bakabar.com, perbaikan jalan tiba-tiba terlihat di Jalan Gunung Sinabung Binjai Selatan, Kamis (24/8). Sejumlah jalan berlubang di sana juga telah diaspal.
Baca Juga: Mau ke Tabalong, Pak Jokowi Tengok 'Indahnya' Longsor 171 Dong!
Jelaslah itu kontras dengan Km 171. Tepat 28 Agustus nanti jalan itu genap 11 bulan belum tersentuh aspal perbaikan. Sebanyak 23 kepala keluarga terpaksa dibuat mengungsi. Arus lalu lintas dari Banjarmasin menuju ibu kota Nusantara masih tersendat.
Sebagai pengingat, Km 171 ambrol akibat gerusan tambang batu bara diduga ilegal yang setahun terakhir terus meneror jalan nasional tersebut.
Baca Juga: Tragedi Km 171 Tanbu, Anang Rosadi: Mana Janjimu Jokowi!
"Jokowi memang amnesia," jelas ketua Gerakan Jalan Lurus Kalsel, Anang Rosadi Adenansi, Kamis malam (24/8).
Terkait Km 171, sampai hari ini belum ada sedikitpun tanda perbaikan di lapangan. Di atas kertas, mestinya PT Arutmin selaku pemilik izin usaha pertambangan (IUP) yang bertanggung jawab melakukan perbaikan.
Namun Kementerian ESDM masih saling lempar. Termasuk dalam hal menentukan siapa pihak yang bertanggung jawab memperbaiki Km 171.
Bukan kali ini saja jalan rusak diperbaiki jelang kedatangan Jokowi. Awal Mei 2023 lalu, pemerintah mendadak sibuk memperbaiki jalan rusak di Lampung jelang datangnya orang nomor satu tersebut. Bahkan sesaat berselang, Jokowi turun langsung memastikan jalanan rusak yang diviralkan Tiktoker Bima itu benar-benar ada.
Anang pun kembali menagih komitmen Jokowi. Dulu, Jokowi pernah bilang agar setiap infrastruktur yang rusak dilaporkan. Jangan tunggu viral. Terlebih yang menyangkut jalannya roda perekonomian daerah.
Baca Juga: ESDM Lempar Bola Perbaikan Km 171 Tanah Bumbu!
"Ternyata cuma janji saja, sama seperti janji akan membangun kereta api di Kalsel," tutur putra tokoh pers Kalsel satu ini.
bakabar.com sudah berupaya kembali menghubungi pihak istana. Namun sampai berita ini tayang, Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Presiden, Bey Machmudin belum merespons.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor akhirnya buka suara terkait Km 171. Teranyar, ia mendesak pemerintah pusat segera turun tangan.
Baca Juga: Lepas Tangan Km 171 Tanah Bumbu, Menteri ESDM Disebut Dungu
"Itu kan wilayahnya Balai Jalan, kita berharaplah pemerintah pusat segera turun," kata Birin kepada bakabar.com di Gedung Kemenpora, Jakarta, Rabu (24/8).
Kewenangan Km 171 ada di pusat. Yang bisa Birin lakukan sebatas melakukan perbaikan sementara.
"Kita juga sudah lihat, kan. Makanya kita dorong mulai diturunin jalan yang ada kita perbaiki, yang sementara itu kita perbaiki," ujarnya.
Baca Juga: Tragedi Km 171 Tanah Bumbu, Menteri PUPR Jangan Omdo!
Gerakan Aktivis Banua Peduli Kerusakan Km 171 (Grab 171) pun turut mengejar komitmen pemerintah. Tidak bisa jika hanya terus saling lempar penanganan.
"Gubernur juga harus lebih serius lagi, akhir masa jabatan sudah dekat, harus memberi legasi baik," jelas Koordinator Grab 171, Nisfuady, Kamis (24/8).
"Kasihan rakyat sudah terlalu lama menderita dalam berlalu lintas, harga barang menjadi naik, kesehatan terganggu. Rakyat akan apriori terhadap pemerintahan sekarang dan bisa berimplikasi ke suksesnya Pemilu 2024 nanti," jelas aktivis senior satu ini.
