bakabar.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik merilis hasil survei biaya hidup tahun 2022. Butuh sekira Rp15 juta/bulan untuk hidup di DKI Jakarta. Buruh nombok dari mana?
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal merespons kontra dan menyebut upah yang diterima buruh saat ini baru sebesar Rp 4,9 juta.
"Ini berarti sepertiga dari biaya hidup yang disurvei. Yang 70% dari mana buruh nomboknya?" kata Said Iqbal, Jumat (15/12).
Baca Juga: Biaya Hidup di Jakarta Tak Ramah, Upah Pekerja Tak Layak
Permasalahan ini sebenarnya tidak terbatas pada Jakarta saja. Tetapi juga di daerah sekitar seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Rata-rata UMP di sana mencapai Rp 5,2 juta.
Artinya buruh masih harus menombok sebesar Rp10 juta per bulan. Itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anaknya.
Sementara, kata Iqbal, buruh saja tak memiliki waktu untuk mendapat pendapatan tambahan. Sebab, jam kerja yang panjang, mulai dari jam 8 pagi hingga 5 sore.
Baca Juga: Buruh Aksi Mogok Nasional Tuntut Kenaikan Upah 15 Persen
"Dari mana biaya Rp 10 juta itu? Sedangkan buruh tidak bisa mencari pendapatan sampingan dengan cara mengojek, dengan cara berjualan," jelasnya.
Kenapa? Karena dari pagi sampai malam umumnya mereka harus bekerja. Masuk jam 8 pagi, persiapan dari subuh, pulang dari kerja sekitar jam 5 sore. Sampai rumah paling-paling sudah jam 7 malam.
"Tidak mungkin buruh itu mencari penghasilan tambahan," jelasnya.
Meski telah terjadi kenaikan UMP, Iqbal menilai itu belum cukup untuk memenuhi biaya hidup yang telah disurvei oleh BPS.
Oleh karena itu, tak salah aksi protes buruh yang semakin meluas belakangan ini sebagai dampak dari ketidaksesuaian antara biaya hidup dan kenaikan UMP.
"Inilah yang menjelaskan mengapa aksi buruh terus meluas, dan saya, sebagai Presiden Partai Buruh, dapat memahami perasaan mereka," tandas Iqbal.
