bakabar.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, sebanyak Rp1.600 triliun belanja pemerintah dilakukan melalui e-Catalog KPK.
"Jadi Rp1.600 triliun belanja pemerintah pertahun itu kerja sama dengan KPK, semua kita lakukan melalui e-Catalog," kata Luhut di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/7).
Selain itu, sambung Luhut, penyalahgunaan dana di daerah pun dapat terpantau. Hal itu tentunya dapat mencegah tindak pidana korupsi.
Selain e-Catalog, ada juga Aplikasi Pengawasan PNBP dan Tata Niaga Minerba (Simbara) untuk sistem logistik, dan single windows. Menurutnya, digitalisasi tersebut menghemat ratusan triliun dana pemerintah, bahkan meningkatkan pajak.
Baca Juga: KPK Mengeluh Soal Pelabuhan Tikus: Luhut Juga Pusing
“ini semua kerjaan dalam tadi pencegahan," tegasnya.
Selain itu, Luhut tak segan menyentil Firli Bahuri (Ketua KPK) dan kawan-kawan. Ia beranggapan penindakan merupakan fungsi terakhir yang harus dijalankan KPK. Fungsi utama KPK menurut Luhut adalah perbaikan sistem dan pencegahan korupsi.
"Itu terakhir. Saya ulangi ya, penindakan itu terakhir," ujar Luhut.
