bakabar.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai narasi yang dimunculkan pemerintah saat menaikan harga BBM subsidi cenderung bertele-tele.
Pertama, narasi yang sering muncul tentang subsidi BBM dipotong lalu digunakan untuk hal produktif lainnya. Kedua, narasi tentang selama ini yang turut menikmati subsidi BBM kelompok masyarakat mampu.
"Hanyalah narasi yang berulang- ulang, karena kalau 2014 narasinya tetap sama terkait masalah BBM tidak dibeli oleh mereka yang berhak tapi justru banyak bocor untuk mereka yang tidak berhak. Yang jadi pertanyaan sejak 2014 sampai dengan 2022 ini pemerintah ngapain saja ya untuk melakukan pembatasan tapi kok tidak dilakukan," katanya dalam survei Sikap Publik terhadap Pengurangan Subsidi BBM yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, Rabu (7/9/2022).
Bhima mengatakan kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar bersamaan dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax tidak relevan jika dikaitkan dengan masalah pembatasan.
Sebab, kebijakan dengan mengurangi konsumsi Pertalite dengan bergeser ke Pertamax akan sulit dilakukan. Selain karena faktor jarak harga yang lebar, juga tidak diiringi dengan pembatasan penggunaan BBM subsidi.
"Kemudian masalah terkait dengan pembatasan dan kebocoran di solar, yang disorot hanya Pertalite saja. Ini ada Ferrari pakai Pertalite itu bukti. Ada Pajero pakai Pertalite itu bukti bahwa orang mampu beli Pertalite," terangnya.
Meski begitu, Bhima tidak menampik tingkat kebocoran Solar tergolong tinggi yakni sebesar 70-80 persen. Angka tersebut sebagian besar bocor ke industri skala besar seperti di sektor pertambangan dan sektor perkebunan.
Oleh karena itu, kedua sektor tersebut dinilainya mendapatkan subsidi ganda yakni subsidi BBM dan subsidi kenaikan omset harga komoditas.
"Karena mekanisme harga itu yang paling males, paling tidak kreatif. Bayangin lah ya untuk mengubah harga itu butuh waktu satu jam. Jadi menteri ESDM mengumumkan harga Pertalite naik, satu jam kemudian itu langsung stop dulu SPBU nya. Ganti meterannya dengan harga yang baru. Itu mah bisa dilakukan kapan pun," jelasnya.
Reporter: Dian Finka
