bakabar.com, SAMARINDA - Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meninjau beberapa lokasi yang diduga sebagai lokasi tambang ilegal di wilayah Bumi Etam.
"Kami meminta pihak terkait untuk memantau dan menangani persoalan itu secara serius," ujar anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin di Samarinda, Rabu (29/11).
Dia berharap DPRD Kaltim bisa mendapatkan data yang akurat untuk memberikan rekomendasi yang tepat kepada pemerintah daerah setelah peninjauan langsung itu.
Baca Juga: DPRD Kaltim Minta Pemrov Maksimalkan Potensi Non Migas untuk Ekspor
Karena itu, perlu ada penanganan serius, menyusul terdapat bekas galian yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah, seperti lubang-lubang besar yang tidak ditimbun kembali. Apalagi bekas galian tambang itu mengakibatkan banjir saat musim hujan.
Syafruddin menilai tambang ilegal merugikan perekonomian daerah karena tidak memberikan kontribusi pajak dan royalti kepada pemerintah daerah.
"Masih banyak tambang ilegal yang kami temukan di Kaltim. Padahal jika tambang itu dikelola dengan baik, pastinya mendongkrak pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
Baca Juga: DPRD Kaltim Dukung Pembangunan Bandara Baru di IKN
Legislator daerah pemilihan Balikpapan tersebut pun meminta penegak hukum bersikap tegas menangani persoalan tambang ilegal agar menuntaskan persoalan itu, termasuk dampak negatif pada masyarakat sekitar.
"Inspektor tambang mesti berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan masyarakat untuk memberantas praktik-praktik ilegal itu," katanya.
Syafruddin mengaku akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program terkait pengelolaan pertambangan di Kaltim.
Baca Juga: DPRD Kaltim: BUMD Perlu Dikelola dengan Transparan
Komisi III DPRD Kaltim, lanjutnya, akan selalu berupaya mendorong aparat penegak hukum dan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim untuk benar-benar menuntaskan pertambangan ilegal tersebut.
"Kami minta Pj Gubernur bergerak untuk menghentikan tambang ilegal. Kami dari komisi III juga akan mendorong hal tersebut," ujar Ketua DPW PKB Kaltim itu.
Syafruddin juga meminta pemerintah lebih aktif dan responsif memberikan bimbingan dan fasilitas kepada para penambang rakyat yang ingin beroperasi secara legal dan berwawasan lingkungan.
"Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan dan PAD dari sektor pertambangan juga tinggi," tuturnya. (ADV/DPRD Kaltim)
