bakabar.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi belanja pemerintah pusat sampai akhir Mei 2023 mencapai Rp714,6 triliun. Rinciannya belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp326,2 triliun dan belanja non K/L Rp388,4 triliun.
Dari total anggaran itu, sebanyak Rp366,2 triliun atau 51,2% dalam bentuk bantuan dan subsidi.
"Walaupun ini namanya belanja pemerintah pusat, namun sebetulnya langsung dinikmati masyarakat. Rp366,2 triliun telah dibelanjakan dari Rp714,6 triliun langsung dinikmati oleh masyarakat," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (26/6).
Melalui belanja K/L, pemerintah telah memberikan subsidi kepada 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), untuk mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 14,7 triliun. Selain itu, ada kartu sembako yang terealisasi Rp16,1 triliun untuk 18,7 juta KPM.
Baca Juga: Solar Subsidi, Pertamina: Belinya Harus Pakai QR Code
"Ini langsung masuk ke dalam rumah tangga dan membantu mereka yang sangat miskin," ucapnya.
Pemerintah juga telah membayar Rp19,3 triliun untuk 96,7 juta jiwa masyarakat yang mendapatkan jasa kesehatan namun tidak membayar premi melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Subsidi juga diberikan kepada petani, baik dalam bentuk bantuan benih, mulsa dan pupuk organik untuk 69.021 unit equivalen hektare kawasan padi, jagung, kedelai, bawang dan cabai. Petani juga diberikan bantuan alat dan mesin sebesar Rp163,2 miliar dalam bentuk 120 traktor dan 100 cultivator.
"Bantuan ternak Rp57,7 miliar sejumlah 1.318 ekor. Ada juga bantuan benih ikan, kepiting, dan udang Rp14,5 miliar sejumlah 40,3 juta ekor," bebernya.
Baca Juga: Menteri ESDM Pastikan Bioetanol Tidak Disubsidi, Beda dengan Solar
Di bidang pendidikan, pemerintah memberikan manfaat langsung dalam bentuk program Indonesia Pintar sebesar Rp5,3 triliun kepada 9,6 juta siswa, program KIP kuliah sebesar Rp 5,8 triliun untuk 692 ribu mahasiswa. Selanjutnya biaya operasi sekolah (BOS) di bawah Kementerian Agama sebesar Rp5,1 triliun untuk 4,5 juta siswa, dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sebesar Rp1,78 triliun untuk 192 PTN.
Pemerintah juga mendukung masyarakat membangun kembali perumahan sesudah terkena bencana. Seperti bencana Cianjur misalnya, dibangun kembali 42,4 ribu rumah sebesar Rp1,2 triliun.
"Pembangunan untuk infrastruktur rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana juga mencapai Rp46,5 triliun," tambahnya.
Selain itu, pemerintah telah memberikan subsidi listrik sebesar Rp35,6 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, serta subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp 43,7 triliun untuk 5.629,5 ribu kilo liter.
Baca Juga: Klarifikasi AMITRA Soal Subsidi Umrah di Kalsel
Kemudian subsidi LPG 3 kg bagi warga miskin yang sudah dibayarkan pemerintah sebesar Rp26,9 triliun hingga Mei 2023 untuk 2,6 juta metrik ton. Ada juga program Kartu Prakerja dan bantuan untuk masyarakat berpendapatan rendah dengan diberikan subsidi perumahan.
Selain itu pemerintah telah menggelontorkan dana Kartu Prakerja sebesar Rp1,5 triliun untuk 454 ribu peserta. Serta subsidi perumahan untuk pembelian rumah murah bagi kelompok yang berpendapatan rendah sebesar Rp301,9 miliar untuk 72,6 ribu unit.
"Jadi ini adalah berbagai belanja subsidi yang rakyat langsung menikmati dari APBN," ucapnya.
