bakabar.com, PALANGKA RAYA — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng Harmain Ibrohim menegaskan, tidak pernah mengusulkan tambahan anggaran ke pemerintah provinsi untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
“Terkait penyelenggaraan Pilgub dengan protokol Covid-19, kita memaksimalkan anggaran sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) awal Rp249 miliar,” kata Harmain kepada Kamis (6/8) malam.
Dia menjelaskan untuk anggaran Alat Pelindung Diri (APD) dan protokol Covid-19 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang diajukan KPU RI ke pemerintah pusat.
Selain itu juga merasionalisasikan dan memaksimalkan dari dana NPHD yang ada, tanpa meminta tambahan kepada pemerintah provinsi.
“Pemenuhan anggaran ini, dari APBN sebagaimana informasi di atas, juga kami persiapkan dari rasionalisasi dan optimalisasi dari dana NPHD yang ada tanpa meminta tambahan dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Seluruh tahapan harus menerapkan protokol penanganan Covid-19. Petugas di lapangan dibekali APD standard berupa masker, sarung tangan, penutup wajah dan hand sanitizer.
Kemudian sebelum turun melaksanakan tugas, seperti petugas pemutakhiran data pemilih, sudah dirapid test terlebih dahulu, dengan hasil non reaktif.
“Tidak ada penambahan anggaran dari dana NPHD dan KPU provinsi tidak pernah mengajukan penambahan anggaran kepada pemerintah provinsi,” tegasnya.
KPU Kalteng, telah menerima dana hibah NPHD sebesar 100 persen dari Pemprov Kalteng Rp249.796.238.000.
Tahap pertama pada 2019, Rp12.500.000.000. Kemudian tahap kedua pada Februari 2020 sebesar Rp94.918.495.200.
Terakhir, tahap ketiga, pada 8 Juli 2020, Rp142.377.742.800.
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin
