bakabar.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM meyakini struktur ekonomi yang tangguh dapat mempercepat pembangunan ekosistem wirausaha. Kondisi tersebut yang akan memicu pelaku UMKM naik kelas skala usahanya menjadi lebih tinggi.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), Siti Azizah menyampaikan bahwa wirausaha harus berbasiskan IDE (Innovation Driven Enterprises).
"Bukan lagi Small Business Owner yang muncul karena kebutuhan atau terpaksa oleh keadaan yang tidak memiliki jiwa kewirausahaan," katanya melalui keterangan tertulis dikutip Rabu (28/9).
Untuk mendukung wirausaha IDE, KemenkopUKM membuat kegiatan workshop di Aceh dengan tema "Wirausaha Tumbuh, Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat".
Kegiatan tersebut diikuti oleh 100 pelaku UMKM dan dihadiri oleh PLUT KUMKM Provinsi Aceh dan Universitas Syiah Kuala Aceh.
Melalui acara tersebut, pemerintah mengembangkan kewirausahaan melalui Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024.
Hal itu bertujuan untuk memanfaatkan banyak potensi yang ada, seperti pembelian produk dalam negeri melalui pemerintah sebesar Rp1.481 triliun dan BUMN sebesar Rp420 triliun
Sedangkan untuk pemanfaatan potensi nilai ekonomi digital di Indonesia yang mencapai Rp4.531 triliun pada tahun 2030.
"Selain itu, akan diberikan afirmasi pengalokasian anggaran onboarding pada e-katalog sebesar 40 persen untuk pengadaan barang dan jasa yang untuk produk KUMKM," kata Azizah.
berdasarkan data dari LKPP, per 13 September 2022, untuk E-Katalog Provinsi Aceh telah terdaftar sebanyak 914 penyedia dan 4.490 produk yang onboarding atau masih dalam proses.
Sedangkan transaksi yang terjadi sebesar Rp725,63 miliar yang merupakan tertinggi nomor 2 dari 34 provinsi setelah DKI Jakarta.
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Samsul Widodo mengatakan desa harus bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.
"Penumbuhan ekonomi di dsa dapat terwujud dengan menciptakan ekosistem kewirausahaan desa yang meliputi sinergi pemerintah daerah, PLUT, BUMDES, dan tokoh masyarakat," pungkasnya.
