bakabar.com, SAMARINDA - Komisi IV DPRD Kaltim mendesak pembentukan satuan tugas (satgas) yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyelesaikan masalah lahan untuk pembangunan sekolah.
Hal ini perlu dilakukan karena ada sekitar 40 hingga 50 persen sekolah di Kaltim menghadapi permasalahan terkait lahan untuk pembangunan sekolah baru.
Baca Juga: DPRD Kaltim Minta Sekolah dan Orang Tua Berperan Tangani Perundungan
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin mendorong adanya koordinasi lintas sektoral agar tidak ada diskomunikasi terkait ekseskusi pembangunan sekolah.
"Pembentukan satgas ini melibatkan tidak hanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, namun juga BPKAD dan badan pertanahan. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota," ujarnya.
Asal tahu saja, masalah lahan menjadi salah satu faktor pembangunan sekolah di Kaltim mandek. Meskipun banyak usulan untuk mendirikan unit sekolah baru, namun masalah lahan selalu menjadi hambatan utama.
Baca Juga: DPRD Kaltim Sebut Kenali Diri Sendiri Jadi Kunci Sukses untuk Milenial
Salehuddin menyebut bahwa koordinasi dengan BPKAD Kaltim te dilahlakukan beberapa kali. Namun, OPD tersebut mengalami keterbatasan tenaga, dan urusan aset memang rumit. Maka dari itu, ia mendorong pembentukan satgas untuk mempercepat penyelesaian masalah aset dan lahan ini.
"Pemprov harus dapat memaksimalkan bantuan dalam pembangunan sekolah dan penambahan ruang belajar. Tentu saja, sekolah yang ingin menerima bantuan harus memiliki lahan yang clear," pungkasnya. (ADV/DPRD Kaltim)
