bakabar.com, SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pengentasan kemiskinan melalui dunia pendidikan.
Salah satu langkah nyata yang diambil adalah kesiapan daerah ini untuk menjadi lokasi pelaksanaan perdana program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat.
Bupati Kotim, Halikinnor, menyatakan bahwa pihaknya siap mengoptimalkan pemanfaatan Asrama Haji yang selama ini belum digunakan secara maksimal. Fasilitas tersebut akan dialihfungsikan sementara sebagai tempat tinggal dan ruang belajar bagi para siswa Sekolah Rakyat.
“Kita punya Asrama Haji dengan fasilitas lengkap, ada 48 kamar. Kalau satu kamar diisi empat anak, maka bisa menampung hingga 192 siswa. Untuk tahap awal hanya 100 anak, jadi sangat mencukupi,” kata Halikinnor, Selasa (13/05/2025).
Program Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang berada di tingkat SMA. Pemerintah pusat akan menanggung seluruh biaya pendidikan, termasuk kebutuhan hidup siswa selama menempuh pendidikan.
“Bukan hanya anaknya yang mendapatkan pendidikan gratis, tapi orang tuanya juga akan dibantu. Rumah mereka bisa diperbaiki, bahkan diberikan modal usaha. Ini program yang menyentuh langsung akar kemiskinan,” ujar Halikinnor.
Pemkab Kotim juga telah menyiapkan lahan seluas 5,9 hektar di wilayah lingkar utara untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen. Luas ini bahkan melebihi syarat minimal 5 hektar yang ditetapkan pemerintah pusat.
Menurut Halikinnor, pembangunan bisa segera dilakukan kapan saja karena semua persyaratan telah dipenuhi. Namun, sambil menunggu pembangunan gedung selesai, Asrama Haji akan digunakan terlebih dahulu sebagai fasilitas belajar.
Penerimaan siswa akan dimulai pada bulan Juni 2025, dan fokus utama adalah menjaring pelajar dari kalangan tidak mampu yang terancam putus sekolah, terutama di jenjang SMA.
“Biasanya SD dan SMP sudah ada di desa atau kecamatan, tapi begitu SMA harus ke kota dan banyak yang akhirnya putus sekolah. Sekolah Rakyat hadir untuk menjawab persoalan itu,” tegasnya.
Guru-guru pengajar pun akan disiapkan oleh pemerintah pusat, memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga.
Dengan kesiapan fasilitas, lahan, dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, Kotim berharap bisa menjadi daerah pertama yang mengimplementasikan Sekolah Rakyat dan menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.
