bakabar.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai peluang usaha menjelang Pemilu tidak terlalu mendongkrak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).
“Meskipun business opportunity ini ada, peningkatannya sangat kecil terhadap APBN,” ujar Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja dalam CORE Economic Outlook 2024, di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa, (12/12).
Dia memaparkan sektor perhotelan dan transportasi turut menyerap APBN sebesar 6 persen. Lalu ada sektor iklan dan digital marketing sekitar 4 persen.
Baca Juga: Indonesia Perlu Diversifikasi Ekspor, Kurangi Ketergantungan China
Baca Juga: Tahun Politik Berpotensi Picu Pertumbuhan Ekonomi di Bawah 5 Persen
Selanjutnya susul katering dan event planning 2,5 persen. Sementara, konsultasi politik cuma mengerek 1,8 persen dari APBN, atribut dan merchandise pemilu hanya 1,1 persen.
Sedangkan yang paling rendah adalah jasa pemasangan spanduk dan baliho sekitar 1 persen.
“Nah kenapa saya mau menyampaikan ini? karena sektor-sektor tersebut tidak signifikan terhadap pembentukan APBN. Pengeluaran aktivitas ekonomi pemilu tidak bisa menjadi tumpuan untuk menciptakan pertumbuhan 5,2 persen pada 2024,” tuturnya.
Baca Juga: Alasan DKI Jakarta Sudah Tak Layak Jadi Ibu Kota Negara
Baca Juga: Ada 3 Kota ‘Ngapak’ di Deretan Kota dengan Biaya Hidup Termurah
Shinta mengatakan pertumbuhan 2024 ke depan masih bergantung pada sektor domestik. Karena itu, pemerintah tidak bisa bergantung pada sektor domestik untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi sesuai target sebesar 5,2 persen seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi sebelumnya.
Lebih lanjut, Shinta menuturkan ketidakpastian investasi di Indonesia tergantung pada peningkatan pelaksanaan kebijakan dan meminimalisir kebijakan. Hal itu turut dipengaruhi oleh diskresi dan intervensi politik.
“Jadi dengan kata lain kita tidak bisa hanya mengandalkan sektor-sektor tambahan ini, tapi harus tetap memperhatikan leading sector. Ya gimana masih menjadi sektor yang paling penting,” pungkasnya.
