bakabar.com, BARABAI - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama Organisasi Kepemudaan Kalimantan Selatan mempertanyakan soal tidak diprosesnya APBD Perubahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2023.
"Kepada Ketua DPRD diharapkan dapat membantu hak angket untuk menyelesaikan kasus tersebut agar kami tahu apa akar permasalahan sebenarnya," kata Ketua Babak Kalsel, Bahrudin, saat menghadiri rapat dengar pendapat di gedung DPRD HST pada Rabu (29/11) kemarin.
Sebelumnya, mereka juga menggelar aksi damai yang mempertanyakan hal tersebut. Sedikitnya 100 orang ikut dalam aksi tersebut.
Pertanyaan dari LSM dan OKP itu pun langsung dijawab oleh Ketua DPRD HST, Rachmadi Jingga. Dia menyebutkan alasan tidak diprosesnya APBD Perubahan karena realisasi anggaran tahun ini belum maksimal.
"Kita ingin sekali menyelesaikan anggaran-anggaran yang diminta oleh pemerintah daerah. Namun dari Pembahasan Badan Anggaran DPRD HST, kinerja Pemerintah Daerah belum mencapai seperti yang mereka sampaikan yakni 41 persen," jelasnya.
Baca Juga: Tukang Ojek di Tabalong Tewas di Terminal Mabuun, Identitasnya Terungkap
Baca Juga: Mahasiswi Banjarbaru Diancam hingga Diperkosa, Polisi Ungkap Kronologi Kejadian
Hingga kini, kata dia, realisasi APBD HST tidak mencapai 50 persen. Karena alasan itulah, dia menilai tidak memungkinkan untuk menambah anggaran lagi.
"Kalau kami menambah anggaran lagi, kami dari DPRD yang akan diperiksa. Kami tidak ingin dipersalahkan dalam hal ini, karena sebenarnya kami sangat ingin membantu membangun HST menjadi lebih baik lagi," ujarnya.
Dia optimistis pihak legislatif dan eksekutif bisa menjalin komunikasi yang baik untuk memecahkan masalah ini. "Semoga nanti Pemerintah Daerah dapat berkomunikasi bersama kami, DPRD Hulu Sungai Tengah," harapnya.
Selain meminta kejelasan soal APBD Perubahan, sejumlah LSM tersebut juga mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi di Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial di Pemkab HST.
