bakabar.com, JAKARTA - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan menagih solusi pemerintah dalam menangani kerusakan jalan nasional KM 171 Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Sengkarut jalan rusak menjadi momok bagi pemerintah yang disorot publik lantaran viral di media sosial. No viral, no justice.
"Sebenarnya bukan hanya di satu wilayah, di semua wilayah dari pemerintah pusat perlu membuatkan indikator tentang kesejahteraan rakyat, yang rutin dilakukan pengecekan," kata Anies kepada wartawan usai acara Desak Anies di Pos Bloc, Jakarta, Selasa (15/8) malam.
Baca Juga: Tragedi Km 171 Tanbu, Anang Rosadi: Mana Janjimu Jokowi!
Anies menambahkan bahwa pemerintah mestinya memiliki determinasi dalam memberikan arahan terkait perbaikan jalan rusak secara komprehensif. Bukan sekadar menjawab keresahan masyarakat yang menelan informasi viral di media sosial.
Pemerintah pusat, kata dia, tak hanya menjalankan komunikasi vertikal. Melainkan memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyelami arahan yang jelas dan terukur dari pemerintah pusat.
Baca Juga: ESDM Lempar Bola Perbaikan Km 171 Tanah Bumbu!
Baca Juga: Jalan Rusak Km 171 Satui, PUPR: Itu Tanggung Jawab Pihak Penambang
"Yang dibutuhkan ada arahan dari pemerintah pusat apa saja yang harus dicapai di tiap daerah, sehingga tiap kepala daerah bisa menyelesaikan lalu diberikan monitornya dengan begitu otonomi yang diberikan bisa diselesaikan," jelasnya.
"Seperti jalanan yang bermasalah di daerah, bila itu menjadi salah satu alat ukur kinerja dari kepala-kepala daerah, maka ketika jalannya bermasalah, sebelum menjadi laporan masyarakat sudah menjadi laporan internal pemerintah," sambung dia.
Untuk itu Anies menilai sejumlah masalah yang terjadi tak perlu menunggu viral dan menjadi buah bibir di jagat maya.
Tetapi diselesaikan dengan perencanaan yang terukur dan arahan yang aplikatif dalam menuntaskan masalah yang mengemuka.
Baca Juga: Akhirnya! Menteri ESDM Tindaklanjut Tragedi Km 171 Tanah Bumbu
Bahkan anggaran diklaim Anies telah tersedia, hanya saja membutuhkan arah dan determinasi pemerintah pusat dalam menangani kerusakan jalan.
"Wilayah-wilayah Indonesia ini memiliki banyak sekali pemimpin yang baik-baik dan potensial. Ada anggaran tapi perlu ada arahan," tuturnya.
"Masalah-masalah seperti itu jadi pemberitaan karena jadi perhatian, tetapi itu tidak hanya di satu daerah, daerah lain juga menemukan tapi belum menjadi berita. Menurut saya solusinya harus komprehensif," pungkasnya.
