bakabar.com, JAKARTA - Penanganan longsor jalan nasional di Kilometer 171, Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel akibat kegiatan pertambangan batu bara belum menunjukkan perubahan yang berarti.
Hingga saat ini, Kementerian PUPR seakan lepas tangan, meskipun Menteri Basuki Hadimoeljono telahberjanji untuk segera memperbaiki jalan nasional km 171 tersebut.
Saat bakabar.com mencoba mengonfirmasi kapan tepatnya pengerjaan jalan nasional yang sangat dibutuhkan masyarakat itu akan segera diperbaiki, ternyata tidak ada jawaban pasti. Belum diketahui pasti, kapan janji Menteri Basuki akan dipenuhi.
Yang terjadi kemudian adalah, meminta pihak penambang di sekitar jalan nasional untuk ikut bertanggungjawab. Itu dikarenakan, longsornya jalan bukan akibat bencana alam.
Baca Juga: Akhirnya! Menteri ESDM Tindaklanjut Tragedi Km 171 Tanah Bumbu
"Berhubung kejadian longsoran yang terjadi bukan akibat bencana alam, namun akibat kegiatan pertambangan batu bara yang berada di sekitar jalan nasional, maka kejadian longsoran itu menjadi tanggung jawab dari pihak penambang yang berada di sekitar jalan nasional," tulis pihak Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga kepada bakabar.com, Senin (7/8).
Pasca-Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berjanji untuk memperbaiki ambrolnya jalan nasional di Km 171 Satui, yang terjadi di lapangan kerusakannya terus meluas.
"Kalau jalan longsor pasti kita tangani, kan masih hujan sekarang," kata Basuki saat ditemui usai meninjau perbaikan Jalan Solo-Purwodadi, Minggu (23/7).
Menteri Basuki bahkan memastikan bahwa Indonesia terus didorong agar terbebas dari kondisi jalan rusak. Ia ingin mengoptimalkan program pemeliharaan jalan sehingga bisa menekan angka kerusakan jalan.
Baca Juga: Kedunguan Km 171 Tanah Bumbu: 'Serang' Jakarta!
"Kita tergantung program pemeliharaan. Kalau pemeliharaan lebih besar dari pembangunan," terangnya.
Hanya saja, akibat longsor di jalan nasional Km 171, ruas jalan tersebut ditutup demi alasan keselamatan. Akibatnya, arus lalu lintas dari Banjarmasin menuju ke Batulicin atau sebaliknya terganggu.
Bahkan, antrean mengular hingga sepanjang 2 kilometer agar bisa menggunakan akses jalur alternatif yang tak hanya dipenuhi kendaraan pribadi, namun juga angkutan pangan dan energi.
