bakabar.com, MUARA TEWEH – Anggota DPRD Barito Utara (Barut), Kalteng, Wardatun Nur Jamilah, mengatakan dalam mengalokasikan belanja daerah hendaknya pemerintah daerah mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Anggaran memiliki dampak luas meliputi aspek kehidupan masyarakat , oleh karenanya dalam pengalokasian belanja daerah harus tepat sasaran dan bermuara pada kesejahteraan bagi warga Bumi Iya Mulik Bengkang Turan,” kata Datun, sapaan akrabnya, Jumat (12/3).
Penerapan prinsip good governance, dalam penyusunan RAPBD ke depan, lanjut Datun, perlu keterlibatan masyarakat terutama proses penyusunannya sehingga mereka tidak merasa tersingkirkan yang disebabkan kurangnya memiliki akses untuk terlibat dalam proses penyusunan APBD.
“Perlu mempertimbangkan banyak hal dalam pengalokasian belanja daerah dan diharapkan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Bumi Iya Mulik Bengkang Turan, ” ujar Datun.
Masih banyak hal penting yang menjadi kebutuhan masyarakat kita, diantaranya infrastruktur jalan dan jembatan, sekolah, perumahan guru, kesehatan serta lainnya, yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menyinggung pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat karena harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar.
“Memang sebuah daerah akan maju apabila masyarakatnya sadar bayar pajak karena dari sinilah dana pembangunan akan semakin meningkat, namun terlepas dari itu semua, perlu pertimbangan dan solusi bagaimana pajak atau pungutan daerah tidak membebani masyarakat yang kita cintai ini,” pungkasnya.
