Kritikan Anang
Kritikan datang bukan kali ini saja. Sejak dalam proses pengerjaan, kritikan dari warga juga sempat terlontar setelah kaligrafi yang dipasang tidak sesuai kaidah penulisan.
Secara kasat mata, kualitas proyek APBN Rp30,5 miliar itu memang jauh dari yang diharapkan masyarakat.
Ketua LSM Mamfus, Anang Rosadi, melalui siaran langsung di Facebook, me-review langsung hasil proyek tersebut.
Mantan anggota DPRD Kalsel ini sebenarnya sudah ingin mengkritik sejak proyek itu masih dikerjakan, tapi dia mengaku masih menahan diri menunggu hasil akhir.
"Yang saya sangat kecewa, pekerjaan ini tidak seharusnya dilakukan seperti ini. Apalagi membawa marwah, misalnya Abah Guru Sekumpul dalam penataannya," ucap Anang dikutip dari video Facebook pribadinya, Senin (6/6).
Ada tiga item pekerjaan yang ia nilai bermasalah. Pertama, kurangnya perencanaan dalam pembangunan sistem drainase.
"Kontur tanah yang keras seperti Martapura ini maka drainase harus mengikuti kehendak alam, maka yang dilakukan adalah menghitung seberapa besar debit air yang turun saat hujan agar air itu berjalan dengan lancar," ucapnya.
Kedua, soal pemasangan paving block ukuran besar di jalan trotoar. Ia menilai pemasangannya asal-asalan, karena hanya diletakkan begitu saja dan tidak disemen. Paving block juga bergelombang dan tidak simetris
Ia juga mengaku heran mengapa paving blok dipasang zig-zag, sehingga membuat tidak enak dipandang. "Nat-nya [pengeleman] juga sangat tidak bagus. apa tujuannya dipasang zigzag seperti ini?" ucapnya heran.
Ketiga, dia menyoroti guiding block yakni garis kuning di atas trotoar sebagai penunjuk jalan bagi para penyandang tuna netra yang melintas.
Guiding block itu terbuat seperti silikon atau karet itu hanya ditempel menggunakan lem saja di atas trotoar. Tampak sudah banyak yang lepas hingga hilang.
"Bagaimana mungkin seperti ini dilakukan? Ini bulshit. Pemasangan ini harusnya permanen, bukan dilem. Harusnya mereka tahu ada cuaca panas dan hujan, kalau di dalam ruangan oke lah," ucapnya jengkel.
Anang menegaskan sebuah proyek tak bisa dikerjakan semaunya, misalnya, karena proyek tersebut tidak melalui APBD. Apalagi hanya karena ada kekuatan politik tertentu di belakang proyek tersebut.
"Saya mengimbau kepada pelaksana dan orang-orang yang terlibat dengan pekerjaan ini dalam menggunakan uang rakyat harus sebaik-baiknya, dan bagi konsultan lakukan perencanaan yang benar-benar terukur," ucapnya.
Menurutnya, tidak ada lagi tempat bagi rakyat untuk mengkritik ketika pemerintah dan aparat yang harusnya melakukan kontrol dan berperan aktif tidak lagi mau peduli terhadap pembangunan.
Bahkan, ia berharap Presiden Jokowi juga mengetahui ada proyek miliaran yang tidak dikerjakan dengan baik.
Pada pembangunan Sekumpul tahap II dan III, dia berharap pengawasan dan kontrol dari Pemkab Banjar harus dilakukan secara ketat.
"Saya tidak ingin dibilang penghambat pembangunan, terus terang saja sebagai salah satu pembayar pajak, tentunya saya tidak rida kalau seperti ini. Pemerintah harus paham menjalankan tanggung jawab amanahnya. Rakyat juga harus bertanggung jawab ketika melahirkan seorang pemimpin, kalau tidak, begini lah hasilnya," tandas Anang.
"Saya tidak ingin berkata kasar. Ini hanya sebagai isyarat kepada kawan-kawan dan pengambil keputusan, bertanggung jawablah dengan uang rakyat, karena hidup ini tidak selamanya. Tolong ‘lah di momen kesakitan Pancasila ini, ketuhanan yang maha esa jangan dirubah jadi ketuhanan hawa nafsu," pungkasnya.
Terkait kritikan ini, Plt Dinas PUPRP Banjar enggan memberi pernyataan. Ia menyarankan wartawan mewawancarai Sekda Banjar, HM Hilman. Namun, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, yang bersangkutan belum merespons.
Proyek Miliaran di Sekumpul Amburadul, Anang Rosadi: Pak Jokowi Harus Tahu!
