bakabar.com, MARTAPURA – Proyek perbaikan kawasan Sekumpul Martapura, Kabupaten Banjar tengah menjadi sorotan.
Usai Ketua LSM Masyarakat Memperdulikan Fungsi Sungai (Mamfus) Anang Rosadi Adenansi, kini giliran Akbar Rahman angkat bicara.
Akbar adalah Pengamat Tata Kota dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
Menurutnya, tak heran, memang pekerjaan proyek yang menelan anggaran mencapai ratusan miliar itu terkesan asal-asalan.
Meski belum sampai separuh perbaikan.
Seperti diketahui, revitalisasi kawasan Sekumpul tahap pertama kini telah selesai.
Namun, setelah baru beberapa bulan, sudah ada temuan paving block berukuran besar di jalan trotoar itu hanya diletakkan begitu saja.
Tanpa disemen.
@apahabarcom Review Proyek Miliaran di Sekumpul, Anang Rosadi: Pak Jokowi Harus Tahu! #tiktokberita#sekumpul#martapura
Belum lagi, bentuknya yang bergelombang dan tidak simetris.
Selain itu, guilding block alias garis kuning yang dipasang di atas trotoar itu juga hanya ditempel menggunakan lem.
Celakanya, tampak sudah banyak yang lepas bahkan hilang.
Dari situ, Akbar menilai pekerjaan proyek revitalisasi kawasan Sekumpul tahap pertama sudah tidak sesuai mutu. Apalagi standar.
“Ini adalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan teknis yang dipersyaratkan,” ucapnya kepada bakabar.com, Selasa siang (7/6).
Harusnya, perencanaan ditata sedemikian rupa sebelum proyek mulai dikerjakan.
Dia lantas mengambil contoh soal jalur difabel di trotoar tersebut.
Menurut Akbar, bahan material di jalur itu sebenarnya untuk indoor (tertutup), anehnya malah dipasang di tempat outdoor (terbuka).
“Sementara di tempat kita (untuk outdoor), sangat bergantung pada kondisi cuaca yang kadang panas, bisa juga hujan. Jadi, ini ada kesalahan di material,” tutur doktor urban design jebolan Saga University Jepang ini.
Pemasangan paving block yang terkesan asal-asalan, karena hanya diletakkan begitu saja. Bahkan patut diduga tidak disemen.
Kemudian menyoal paving block. Mestinya, sistem pengerjaan paving block itu dilakukan secara datar. Tidak boleh miring.
Menurutnya, desain untuk jalur pejalan kaki ini sangat terlihat kemiringannya.
“Kalau untuk pejalan kaki, desainnya ya harus untuk pejalan kaki. Artinya hal ini sudah tidak memenuhi syarat perencanaan wilayah kota,” ujarnya.
Akbar menyarankan pengerjaan perbaikan kawasan Sekumpul Martapura harus diawasi secara maksimal.
Harus dilakukan pengecekan satu per satu, dari pelaksanaan, pengawasan, hingga perencanaan.
“Sehingga nanti ketahuan di mana akar masalah pekerjaan ini sebenarnya,” pungkasnya.
Diketahui pembangunan infrastruktur Kawasan Religi Sekumpul merupakan proyek Pemerintah Pusat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dibangun dalam tiga segmen, yang dalam beberapa tahun ke depan direncanakan rampung semuanya.
Pengerjaan pada segmen I ini dari Simpang 4 Lampu Merah Sekumpul sampai jembatan irigasi Jalan Sekumpul, menghabiskan anggaran Rp30.591.049.490 miliar dari APBN tahun anggaran 2021.
Dimulai sejak akhir Mei 2021 lalu dengan durasi 240 hari atau 8 bulan, namun sempat molor ke tahun 2022.
Kontraktor pelaksana PT. Cahaya Sriwijaya Abadi. Konsultan pengawas dari PT. Tema Karya Mandiri Jo CV. Tika Kreatif Desain Konsultan.
Kritikan Anang Rosadi di halaman selanjutnya:
Kritikan Anang
Kritikan datang bukan kali ini saja. Sejak dalam proses pengerjaan, kritikan dari warga juga sempat terlontar setelah kaligrafi yang dipasang tidak sesuai kaidah penulisan.
Secara kasat mata, kualitas proyek APBN Rp30,5 miliar itu memang jauh dari yang diharapkan masyarakat.
Ketua LSM Mamfus, Anang Rosadi, melalui siaran langsung di Facebook, me-review langsung hasil proyek tersebut.
Mantan anggota DPRD Kalsel ini sebenarnya sudah ingin mengkritik sejak proyek itu masih dikerjakan, tapi dia mengaku masih menahan diri menunggu hasil akhir.
"Yang saya sangat kecewa, pekerjaan ini tidak seharusnya dilakukan seperti ini. Apalagi membawa marwah, misalnya Abah Guru Sekumpul dalam penataannya," ucap Anang dikutip dari video Facebook pribadinya, Senin (6/6).
Ada tiga item pekerjaan yang ia nilai bermasalah. Pertama, kurangnya perencanaan dalam pembangunan sistem drainase.
"Kontur tanah yang keras seperti Martapura ini maka drainase harus mengikuti kehendak alam, maka yang dilakukan adalah menghitung seberapa besar debit air yang turun saat hujan agar air itu berjalan dengan lancar," ucapnya.
Kedua, soal pemasangan paving block ukuran besar di jalan trotoar. Ia menilai pemasangannya asal-asalan, karena hanya diletakkan begitu saja dan tidak disemen. Paving block juga bergelombang dan tidak simetris
Ia juga mengaku heran mengapa paving blok dipasang zig-zag, sehingga membuat tidak enak dipandang. "Nat-nya [pengeleman] juga sangat tidak bagus. apa tujuannya dipasang zigzag seperti ini?" ucapnya heran.
Ketiga, dia menyoroti guiding block yakni garis kuning di atas trotoar sebagai penunjuk jalan bagi para penyandang tuna netra yang melintas.
Guiding block itu terbuat seperti silikon atau karet itu hanya ditempel menggunakan lem saja di atas trotoar. Tampak sudah banyak yang lepas hingga hilang.
"Bagaimana mungkin seperti ini dilakukan? Ini bulshit. Pemasangan ini harusnya permanen, bukan dilem. Harusnya mereka tahu ada cuaca panas dan hujan, kalau di dalam ruangan oke lah," ucapnya jengkel.
Anang menegaskan sebuah proyek tak bisa dikerjakan semaunya, misalnya, karena proyek tersebut tidak melalui APBD. Apalagi hanya karena ada kekuatan politik tertentu di belakang proyek tersebut.
"Saya mengimbau kepada pelaksana dan orang-orang yang terlibat dengan pekerjaan ini dalam menggunakan uang rakyat harus sebaik-baiknya, dan bagi konsultan lakukan perencanaan yang benar-benar terukur," ucapnya.
Menurutnya, tidak ada lagi tempat bagi rakyat untuk mengkritik ketika pemerintah dan aparat yang harusnya melakukan kontrol dan berperan aktif tidak lagi mau peduli terhadap pembangunan.
Bahkan, ia berharap Presiden Jokowi juga mengetahui ada proyek miliaran yang tidak dikerjakan dengan baik.
Pada pembangunan Sekumpul tahap II dan III, dia berharap pengawasan dan kontrol dari Pemkab Banjar harus dilakukan secara ketat.
"Saya tidak ingin dibilang penghambat pembangunan, terus terang saja sebagai salah satu pembayar pajak, tentunya saya tidak rida kalau seperti ini. Pemerintah harus paham menjalankan tanggung jawab amanahnya. Rakyat juga harus bertanggung jawab ketika melahirkan seorang pemimpin, kalau tidak, begini lah hasilnya," tandas Anang.
"Saya tidak ingin berkata kasar. Ini hanya sebagai isyarat kepada kawan-kawan dan pengambil keputusan, bertanggung jawablah dengan uang rakyat, karena hidup ini tidak selamanya. Tolong ‘lah di momen kesakitan Pancasila ini, ketuhanan yang maha esa jangan dirubah jadi ketuhanan hawa nafsu," pungkasnya.
Terkait kritikan ini, Plt Dinas PUPRP Banjar enggan memberi pernyataan. Ia menyarankan wartawan mewawancarai Sekda Banjar, HM Hilman. Namun, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, yang bersangkutan belum merespons.
Proyek Miliaran di Sekumpul Amburadul, Anang Rosadi: Pak Jokowi Harus Tahu!
