bakabar.com, JAKARTA - Aksi Partai Buruh bersama organisasi serikat pekerja membawa enam tuntutan dalam aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat hari ini. Presiden Buruh Said Iqbal berjanji bakal menggelar aksi serupa jika tuntutan tak segera dipenuhi. Bahkan lebih luas.
"Ada enam isu yang diangkat pada aksi kali ini, yang bukan aksi yang terakhir, tapi akan berlanjut sampai dengan Desember 2022," kata Said kepada wartawan, di kawasan Patung Kuda, Rabu (12/10)
Ada enam tuntutan yang diangkat dalam aksi unjuk rasa buruh kali ini. Pertama, mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Tuntutan kedua, menolak Omnibus Law alias Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya, menuntut kenaikan upah minimum provinsi kota sebesar 13 persen.
"Dari mana hitungannya? Inflasi 6,5 persen setelah kenaikan BBM, pertumbuhan ekonomi diperkirakan gerakan litbang partai buruh tumbuh di 4,9 persen. 6,5 persen inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi 4,9 persen, berarti sekitar 11,5 persen, dan kami minta alfa menjadi 13 persen," jelas Said.
Tuntutan keempat, menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran akibat ancaman resesi global tahun 2023. Selanjutnya, menuntut reforma agraria, yakni tanah untuk petani.
Kemudian, tuntutan yang terakhir adalah mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).
"Mereka takut untuk membayar PRT atau asisten rumah tangga, mereka takut membayar termasuk para menteri, mereka takut, kenapa tidak disahkan," ungkap Said.
Said mengancam akan ada aksi mogok nasional bila enam tuntutan tersebut tak dihiraukan oleh pemerintah. Mogok nasional ini direncanakan bakal dilakukan Desember 2022.
"Bila pemerintah tidak mendengarkan enam isu yang kami bawa hari ini, yang juga pernah dibawa pada kali sebelumnya. Pada pertengahan Desember 2022, partai buruh dan organisasi serikat buruh, serikat petani, perempuan, miskin kota, PRT, buruh migran, guru, dan tenaga honorer yang bekerja informal akan melakukan mogok nasional pada pertengahan Desember 2022," tutup Said.
