bakabar.com, JAKARTA - RAPBN 2024 berperan sebagai shock absorber, melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global, berupa stabilisasi harga pangan, ketahanan energi dan pengendalian inflasi.
Demi mencapai visi Indonesia Maju 2045, APBN terus dijaga tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang.
"Pendapatan negara terus didorong tetap optimal di tengah gejolak komoditas, tren digital, dan momentum penguatan pemulihan ekonomi," ujar Menkeu Sri Mulyani.
Melansir Okezone, berikut 6 fakta RAPBN 2024, dari jumlah belanja negara hingga target penerima negara:
1. Anggaran RAPBN 2024
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa belanja negara pada RAPBN tahun 2024 diproyeksikan mencapai Rp3.304,1 triliun atau 14,5% terhadap PDB. Angka ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.446,5 triliun atau 74% terhadap belanja negara, dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp857,6 triliun atau 26,0% terhadap belanja negara.
2. Optimalisasi RAPBN 2024
Dalam upaya mengoplimalisasi RAPBN 2024 Presiden Jokowi mengimbau langkah-langkah berikut ini. Pertama, pemerintah akan menjaga efektivitas reformasi perpajakan untuk perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan dan penggalian potensi. Kedua, pemerintah akan mengimplementasikan sistem inti perpajakan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan. Ketiga, implementasi NIK sebagai NPWP dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan.
3. Alokasi RAPBN 2024 Terbesar
Alokasi RAPBN 2024 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menempati urutan pertama dengan anggaran terbesar mencapai Rp146,98 triliun. Angka itu menurun sekitar Rp7,38 tirliun jika dibandingkan dengan DIPA Kementerian PUPR sebesar Rp154,36 triliun Tahun 2023.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa penurunan pagu anggaran pada tahun 2024 mendatang tidak mempengaruhi program-program pembangunan infrastruktur. Pasalnya penurunan anggaran sebetulnya digantikan dengan program lain yang sumber pendaaan langsung dari Kementerian Keuangan, contoh seperti lahirnya Inpres Jalan Daerah (IJD). Basuki turut menegaskan bahwa penurunan pagu anggaran pada tahun 2024 mendatang tidak mempengaruhi program-program pembangunan infrastruktur.
4. Visi Misi RAPBN 2024
Visi misi RAPBN tahun 2024 yang disampaikan Sri Mulyani adalah, pertama, untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi. Kedua, sebagai penguatan spending better yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (result-based budget execution)
Ketiga, mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program. Keempat penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional.
Kelima, penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antar golongan maupun antar wilayah.
5. Target Penerimaan Pajak RAPBN 2024
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerimaan pajak pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 ditargetkan mencapai Rp1.986,9 triliun. Jumlah target tersebut menandakan pertumbuhan 9,3 persen dari outlook 2023 yang sebesar Rp1.818,2 triliun.
6. Ini Alasannya
Adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% diharapkan tax rasio terus mengalami peningkatan. Adapun pendapatan negara pada tahun 2024 ditargetkan mencapai Rp2.781,3 triliun, meningkat Rp1.133,5 triliun dibandingkan tahun 2020 yang tercatat Rp1.647,8 triliun.
