Korupsi Jiwasraya

42 Lahan di Solo-Sukoharjo Milik Benny Tjokro Disita Gegara Perkara Jiwasraya

Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Dr. Undang Mugopal menyebut ada 7 bidang

Featured-Image
Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Dr. Undang Mugopal ditemui di Kantor Kejaksaan Negeri Solo, Kamis, (27/7). Foto: apahabar.com/Fernando

bakabar.com, SOLO - Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Undang Mugopal menyebut ada 7 bidang tanah di Solo. Serta 35 bidang tanah di Sukoharjo yang disita, buntut perkara Jiwasraya.

Di Solo bidang tanah tersebut seluas total 43.216 m². Sedangkan Sukoharjo dibidang tanah seluas 83.330 m².

"Kejaksaan Agung tempo hari menangani perkara Jiwasraya. Ternyata putusan pengadilan sudah inkrah. Bahwa terhadap terpidana Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro dibebani uang pengganti. Heru Hidayat 10 triliun, kemudian untuk Benny Tjokro Rp6 triliun," ungkapnya Kamis, (27/7).

Baca Juga: Benteng Vastenburg Solo Disita Kejari Jakpus Gegara Perkara Jiwasraya

Dikarenakan hutang negara, maka salah satu caranya adalah melakukan tracking (pelacakan) aset milik mereka. Kemudian berdasarkan hasil penulusuran maupun pemetaan. Aset milik Benny Tjokro ternyata ada di Kabupaten Sukoharjo dan juga di Kota Solo.

"Tadi pagi sudah kita lakukan sita eksekusi. Setelah dilakukan eksekusi ke depan akan kita lakukan pelelangan. Berapapun hasilnya akan dimasukan ke kas negara sebagai pembayaran uang pengganti," katanya.

Baca Juga: Mengenal Benteng Vastenburg, Situs yang Merekam Pakubuwono II dan Sejarah Solo

Jika belum sampai Rp6 trilliun, maka akan dicari lagi aset milik Benny Tjokro sampai ke titik Rp6 trilliun.

"Prosesnya melakukan sita eksekusi diserahkan ke pusat. Pemulihan aset kejaksaan agung untuk diproses segera mungkin untuk dilakukan pelelangan. Kemudian kita titipkan pejabat pemerintah setempat disini sementara. Supaya jangan sampai beralih haknya misalnya diperjualbelikan," tandasnya.

Editor


Komentar
Banner
Banner