bakabar.com, BANJARMASIN – KPU sebagai penyelenggara Pilkada Serentak 2020 meminta para pasangan calon agar lebih menggencarkan metode kampanye daring termasuk media sosial (medsos).
Namun terkait pengawasannya, para penyelenggara dan pengawas pemilihan umum termasuk Bawaslu memiliki keterbatasan untuk mengawasi seluruh jagat maya.
Oleh karena itu, Ikatan Kekeluargaan Antar Suku Bangsa (IKASBA) Kalsel mengambil peran untuk memberikan pemahaman kepada keluarga besar di internal organisasi.
Di mana, diisi ketua dan 33 kepala suku serta kelompok etnis agar tak terprovokasi bentuk-bentuk kampanye hitam (black campaign) di ranah medsos.
“Secara pribadi sudah mengamati dan mendapati adanya konten-konten di medsos yang mengarah ke bentuk black campaign terkait Pilkada Kalsel,” ucap Ketua IKASBA Kalsel, Aliansyah kepada awak media, Selasa (29/9).
Meskipun diyakininya hal tersebut bukan dilakukan oleh medsos resmi milik paslon maupun tim kampanye masing-masing paslon.
“Kami memang mengakui luar biasa di medsos sudah terlihat. Kami perhatikan secara pribadi sudah saling menyerang ke sosok masing-masing paslon. Kami mengimbau ke seluruh kepala dan ketua suku dan anggota supaya jangan ikut terprovokasi,” katanya.
Selain menghindari menjadi korban provokasi, Ia juga meminta agar tak ada anggota keluarga besar IKASBA Kalsel yang ikut memperkeruh situasi.
Pihaknya juga meminta seluruh keluarga besar IKASBA Kalsel untuk tetap objektif dalam menentukan pilihan.
Artinya, para ketua maupun kepala suku tidak diperkenankan memaksa anggotanya untuk memilih salah satu paslon tertentu di Pilkada Kalsel 2020.
“Kami ingatkan di setiap pertemuan agar semua menjaga anggotanya agar menyukseskan pilkada, artinya tidak Golput 9 Desember nanti. Kita bebas memilih, ketua tidak boleh memaksakan anggota sukunya untuk memilih salah satu paslon tapi dibebaskan karena ini demokrasi,” pungkasnya.
