bakabar.com, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin menyampaikan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2023, Senin (18/7).
Dalam penyampaian itu, diketahui jika pendapatan Banjarmasin dalam tiga tahun berturut-turut berada dalam kategori sedang.
“Kita bersama Pemkot Banjarmasin berupaya untuk mengembalikan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Banjarmasin masuk dalam kategori tinggi,” kata Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali seusai rapat, Senin (18/7).
Lebih jauh, Matnor bilang, jika klasifikasi KKD berdasar realisasi anggaran dua tahun sebelumnya. Dan dihitung pendapatan umum dikurangi belanja pegawai dan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Wahai Oknum-Oknum DPRD Banjarmasin, Ingat Ada Jerat Pidana Represi pada Mahasiswa!
Pendapatan umum bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"APBD Banjarmasin dari hasil pengurangan tersebut dan evaluasi selama tiga tahun berturut-turut (2020, 2021, 2022) masih di kisaran Rp300 - Rp 550 miliar. Jadi KKD Banjarmasin masuk kategori sedang. Jika sudah di atas Rp550 miliar, maka bisa kategori tinggi," ujarnya.
Politikus Golkar ini menyebut kategori KKD tersebut berdampak pada tunjangan penghasilan atau insentif daerah.
"Makanya saat pembahasan KUA/PPAS 2023 ini, pihak kita mencoba metode berbeda. Agar saat pendapatan dikurang belanja pegawai angkanya ada di atas Rp550 miliar, sehingga KKD Banjarmasin di tahun berikutnya masuk klasifikasi tinggi," katanya.
Dia mengatakan efek positif KKD diklasifikasi tinggi, maka belanja modal pemerintah daerah akan tinggi. Sehingga bisa langsung dinikmati masyarakat.
"Belanja modal dimaksud, yakni pembangunan infrastruktur atau pembelian aset," jelasnya.
Matnor juga mengapresiasi Pemkot Banjarmasin yang sudah menyampaikan rancangan KUA/PPAS 2023 tepat waktu.
"Mudahan pembahasannya cepat selesai, dan Pemkot segera bisa menyampaikan dokumen RAPBD 2023," tukasnya.
