bakabar.com, BANJARMASIN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait adanya 30 aset milik pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi Kalsel yang dinilai terbengkalai atau mangkrak.
Perihal tersebut berdasarkan hasil inventarisasi Perwakilan Ombudsman RI Kalsel.
“Ini bisa juga disebabkan kenakalan dari kontraktor. Dia melarikan diri lantaran uang telah habis,” ucap Tenaga Ahli Strategi Nasional KPK Hayidrali, Kamis (12/09) malam.
Kedua, kontraktor disinyalir mengurangi spek bangunan tersebut. Sehingga bangunan itu ditolak pengawas. Alhasil, kontraktor kehabisan modal dan tak lagi melanjutkan pembangunan.
“Jadi banyak hal yang harus diselidiki dan diperiksa terlebih dahulu,” bebernya.
Kendati demikian, ia tak bisa menuding adanya indikasi korupsi. Perlu verifikasi terlebih dahulu di internal, yakni inspektorat.
“Apalagi, Inspektorat merupakan rekan kerja Stranas PK,” bebernya.
Sekadar diketahui, Perwakilan Ombudsman RI Kalsel mencatat hampir seluruh kabupaten dan kota terdapat aset bangunan yang terbengkalai. Kecuali, Kabupaten Barito Kuala dan Hulu Sungai Utara.
Adapun, bangunan terbengkalai terdapat di Banjarbaru, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Dari 30 bangunan terbengkalai terdapat 3 terminal, 14 pasar, dan 2 rumah sakit.
Berdasarkan data yang dihimpun bakabar.com, bangunan terbengkalai itu yakni, Pasar Banjarbaru, SKP, Rumah Potong Hewan, BTC Pasar Kandangan, Pasar Sie Bakung Sungai Tabuk.
Kemudian, TPI Aluh-aluh, Mall Tanjung, IPLTI Tala, Pasar Tala, Pasar Berkarya Tapin, Pasar Balangan, Pasar dan Rusunawa di Tanbu, Jembatan Pulau Laut Kotabaru dan RS Kotabaru.
Baca Juga: KPK Soroti Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Kalsel
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin
