bakabar.com, BANJARMASIN – Pasca penetepan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada 21 Mei 2019 lalu, khususnya terkait hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sontak mendapatkan berbagai reaksi dari masyarakat.
Seperti yang diperkirakan salah satu organisasi kepemudaan yakni Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel)
sebelumnya, selepas pengumuman, akan terjadi eskalasi massa untuk memprotes hasil perolehan suara tersebut.
Hal ini merupakan buah dari narasi kecurangan yang terus-menerus dibangun. Kemudian sejalan dengan seruan “People Power” atau gerakan kedaulatan rakyat oleh tokoh dan elit politik. Dengan tujuan meminta keadilan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang dinilai banyak terjadi kecurangan - kecurangan dalam pelaksanaannya.
“Bahkan, mirisnya para elit dan tokoh tersebut awalnya lebih menekankan aksi jalananan ketimbang memilih jalur konstitusional dalam perjuangannya. Aksi jalanan tentunya sangat mudah untuk terjadi gesekan, sehingga tidak mengejutkan aksi massa kemarin berujung dengan kericuhan,” ucap Anggota Bidang Analisis Tim Kajian Pemilu GMNI Kalsel, Yudha Pratama, Jumat (24/05/2019).
Seharusnya, kata dia, semua pihak menahan diri dan tak terpancing dengan isu-isu bersifat provokatif serta tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum pasca pengumuman hasil rekapitulasi suara.Terlebih saat ini bertepatan dengan bulan Ramadan.
“Harusnya momen ini dijadikan untuk melakukan rekonsiliasi yang tertunda oleh para tokoh dan elit yang terlibat langsung dalam kontestasi politik 2019. Hal ini bertujuan agar terciptanya semangat persatuan dan kesatuan kembali serta meredam gerakan - gerakan kontraproduktif dalam berdemokrasi,” tegasnya.
Ia mewakili GMNI Kalimantan Selatan mengutuk keras aksi yang dilakukan pada tanggal 21 - 22 Mei 2019 kemarin yang berjalan dengan ricuh dan mengganggu stabilitas negara serta menimbulkan kerugian materiil maupun immateril di masyarakat.
Baca Juga: Polri Tangkap 442 Perusuh Aksi Damai 22 Mei, 4 Orang Positif Narkoba
Kemudian, pihaknya mengimbau kepada pihak-pihak yang tidak puas terhadap hasil Pemilu untuk menempuh mekanisme hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia pun mendukung penuh aparat keamanan TNI/Polri untuk bersikap profesional dan tegas. Namun, tetap terukur serta manusiawi dalam mengendalikan aksi massa ataupun upaya - upaya yang mengganggu ketertiban dan keamanan Negara.
Di sisi lain, Ketua Bidang Penindak Tim Kajian Pemilu GMNI Kalsel, Ridho A. G. D menekankan saat ini yang paling terpenting ialah bagaimana mewujudkan Rekonsiliasi. Menurutnya, beberapa peristiwa - peristiwa kebelakang seperti pengancaman Presiden, upaya adu domba antar institusi keamanan negara, hingga ricuhnya aksi massa yang menimbulkan korban jiwa tak lepas dari narasi - narasi miring yang diciptakan oleh para tokoh dan elit.
“Oleh sebab itu, sudah cukup masyarakat dicecoki dengan narasi - narasi demikian, karena hal itu menimbulkan perspektif tersendiri di masyarakat dan memancing sebuah perbuatan selanjutnya,” tegasnya.
Harusnya, kata dia, para tokoh dan elit memberikan narasi - narasi yang menyejukan dan menenangkan masyarakat.
“Mengingat, tugas sebagai rakyat Indonesia sesuai dengan Sosio - Demokrasi ialah mari kita bersama tuntut dan tantang sikap kenegerawaranan para elit – tokoh tersebut untuk sesegera mungkin bertemu,” katanya.
Jikalau hal tersebut terwujud, sambung dia, maka bukan saja menenangkan masyarakat Indonesia, tetapi memberikan gambaran kepada dunia internasional betapa dewasanya sudah bangsa ini dalam berdemokrasi.
“Kita berharap tidak ada lagi aksi - aksi susulan yang berpotensi ditunggangi pihak – pihak tidak bertanggung jawab demi menjaga keamanan Nasional,” tutupnya.
Baca Juga: Polda Kalsel Gelar Doa Bersama Untuk Keselamatan Polisi BKO di Jakarta
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin