apahabar, BANJARMASIN – Hari Buruh internasional atau May Day 2019, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar demonstrasi di Banjarmasin, Rabu (1/5) siang. Ada beberapa lokasi yang menjadi titik aksi. Mulai dari Mahligai Pancasila, DPRD Kalsel, sampai kantor Wali Kota Banjarmasin.
Di tengah cuaca pagi yang bersahabat, para buruh-itu meneriakkan hak-hak pekerja yang mereka anggap direbut oleh para korporat.
Menariknya, tak hanya hak buruh, terselip pula aspirasi untuk gaji para guru honorer yang selama ini dirasa masih kurang. Meski mayoritas dari mereka bukanlah tenaga pengajar.
Dengan lantang mereka meminta ke pemerintah agar memberikan sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh tenaga pendidik honorer.
Menurut, Ketua DPW FSPMI Kalsel, Yoeyoen Indharto, kumpulan pengajar honorer merasa tercekik oleh peraturan pemerintah yang tak kunjung membuat sejahtera kehidupan mereka.
“Kami meminta agar pemerintah bisa atau mampu memberikan kesejahteraan terhadap para pekerja termasuk guru-guru honor,” ucapnya lantang.
Hal itu disambut sorak-sorai para pekerja yang ikut dalam aksi itu. “Hidup buruh, hidup buruh,” jawab mereka.
FSPMI menilai bahwa hak para guru honorer harus diperjuangkan.
Sebab keringat guru honorer dalam bekerja sama juga lelah-nya dengan mereka yang bekerja sebagai buruh.
Mengetahui adanya aksi, Ketua komisi IV DPRD Kalsel, Yazidie Fauzi lantas keluar dari kantornya untuk mendatangi para pedemo.
Dia mengatakan bahwa DPRD Kalsel telah melakukan usaha-usaha untuk menyejahterakan gaji guru honor.
“Kami sudah berusaha untuk menaikkan gaji guru honor dari 1 juta menjadi 1,5juta, dan hal itu terus kami upayakan agar gaji mereka bisa naik lagi,” jelasnya
Dalam aksi demo yang berjalan damai itu, Yazidie Fauzi berjanji untuk terus berusaha memberikan hak yang seharusnya diterima oleh para pekerja.
Dia juga meminta agar FSPMI terus mengawasi kerja anggota-anggota dewan dalam hal menyejahterakan seluruh pekerja.
Kenaikan gaji honorer menjadi salah satu harapan yang disampaikan dalam demonstrasi damai di depan kantor DPRD Kalsel. Dalam aksi ini, FSPMI menerjunkan sedikitnya ratusan massa.
Mewakili buruh, Ketua DPW FSPMI Kalsel, Yoeyoen Indharto mengapresiasi apa yang disampaikan Yazide. Namun yang menjadi catatan adalah janji tersebut mesti betul dikawal.
"Jangan sekadar janji manis. Kita akan soroti dan terus mengawal," ucapnya, kepada media ini.
Selain itu, Yoeyoen juga mengungkapkan, survei kelayakan kebutuhan buruh di Kalsel harusnya naik 4 persen dari upah minimum provinsi sebesar Rp2.651.781.
"Kita minta PP 78 ini direvisi dengan melibatkan serikat buruh untuk tentukan UMP. Jadi kami minta UMP ini tidak lagi menggunakan pada inflasi dan pertumbuhan ekonom. Tetapi pada perhitungan KHL yang sekarang 64 item kita minta menjadi 84 item," ujarnya saat berorasi di depan Mahligai Pancasila.
Karenanya, Yoeyoen meminta Gubernur bisa merekomendasikan kenaikan upah dalam jumlah tersebut.
"Apalagi memenuhi kebutuhan rumah tangga, ini tidak mencukupi, kami meminta Gubernur bisa mendengar suara buruh ini," teriaknya dari atas mobil komando.
Dengan dinaikkannya upah, menurut Yoeyoen, akan memacu buruh untuk meningkatkan produktivitas kerja.
Yoeyoen berharap, desakan ini juga didengar pengusaha-pengusaha di Bumi Lambung Mangkurat. Sehingga bisa memperhatikan kesejahteraan buruh yang ada di lingkungannya.
Jalannya demo oleh buruh yang mengenakan kaos putih ini mendapat pengawalan dari ratusan polisi berseragam lengkap.
Dua mobil water canon dengan daya semprot air tinggi tampak disiagakan di samping Sekretariat DPRD Kalsel.
Tak hanya barisan polisi pria, sejumlah polwan juga terlihat berdiri berbanjar, membentuk formasi pagar betis. Terlihat pula anggota Brimob dan TNI ikut mengawal dari kejauhan.
Melanjutkan aspirasinya, massa aksi kemudian bertolak dari depan kantor DPRD Kalsel menuju kantor wali kota Banjarmasin.
Baca Juga:May Day 2019 di Kalsel, Angin Segar Perjuangan untuk Buruh Perempuan
Baca Juga: May Day 2019, Lalu Lintas Mulai Berangsur Normal
Reporter: AHC07
Editor: Fariz F
