bakabar.com, SAMPIT – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) akan terus meningkatkan pemberian beasiswa dengan harapan bisa mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat, khususnya generasi muda.
“Pemerintah pusat menyalurkan bantuan program melalui BOS (bantuan operasional sekolah) dan beasiswa Bidikmisi, kami juga menjalankan program BOS dan bidikmisi yang dibiayai daerah. Ini agar cakupannya semakin luas,” kata Gubernur Sugianto Sabran di Sampit seperti dilansir Antara, Kamis (4/4/2019).
Beasiswa Bidikmisi merupakan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik, baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.
Program ini diselenggarakan pemerintah pusat sejak tahun 2010. Pemerintah provinsi juga melaksanakan program serupa agar makin banyak pelajar yang bisa dibantu biaya pendidikannya melalui program ini.
Program ini untuk meningkatkan angka partisipasi siswa untuk bersekolah. Selain itu, program ini diharapkan berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia generasi penerus di daerah ini.
Pemerintah provinsi menargetkan pemberian beasiswa untuk 10.000 mahasiswa. Pemerintah provinsi juga akan mengalokasikan anggaran beasiswa bidikmisi untuk pelajar Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat di Kalteng.
“Besarannya akan kami bahas dengan DPRD. Kalau dana BOS pusat Rp1,4 juta, sedangkan BOS daerah mungkin Rp1 juta sampai Rp1,5 juta yang akan disiapkan,” kata Sugianto.
Baca Juga: Mudahkan Penyaluran, Kaltim Bentuk Badan Pengelola Beasiswa Tuntas
Sejak dipercaya memimpin provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai ini, Sugianto mengaku gencar mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Tujuannya agar dana yang bisa digunakan untuk pembangunan akan semakin banyak, termasuk untuk bidang pendidikan.
Upaya yang dilakukan menunjukkan hasil menggembirakan. APBD Kalteng yang sebelumnya hanya Rp 3,3 triliun, pada 2018 naik menjadi Rp 4,4 dan terdapat sisa lebih penggunaan anggaran Rp 500 miliar dari penghematan yang berhasil dilakukan. Tahun 2019 ini APBD naik menjadi Rp 5,4 triliun.
Pendapatan dari royalti batubara yang awalnya Rp 400 miliar, pada 2017 naik Rp 1,7 triliun, dan pada 2018 mampu ditingkatkan menjadi Rp2 triliun.
Pajak kendaraan bermotor juga mengalami kenaikan menggembirakan dari Rp 300 miliar menjadi Rp 600 miliar. Sugianto berharap pendapatan dari sektor ini pada tahun ini bisa meningkat menjadi Rp 1 triliun.
“Kalau aturan dijalankan maka tidak ada masyarakat yang miskin. Plasma wajib dijalankan, royalti tambang juga harus. Makin besar APBD, makin banyak pula program yang bisa dijalankan,” sambung Sugianto.
Direktur Jenderal Kerjasama Pendidikan dan Kependudukan BKKBN RI AhmadTaufikmemberi apresiasi atas komitmen pemerintah daerah. Respons itu disampaikannya saat pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-16, Hari Kesatuan Gerak PKK ke-47 dan Hari Keluarga Nasional ke-26 tingkat Provinsi Kalteng yang dipusatkan di ikon Jelawat Sampit.
Taufik meminta Pemerintah Provinsi Kalteng terus meningkatkan program pendidikan, khususnya dalam menekan angkat putus sekolah. Selain itu, kasus-kasus eksplorasi anak harus menjadi perhatian serius jika ada ditemukan di provinsi ini.
Taufik menyebutkan, dari sekitar 255 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini, terdapat sekitar 90 juta jiwa anak usia sekolah. Namun dari jumlah tersebut, hanya 46 juta anak atau sekitar 52 persen anak yang bersekolah.
Baca Juga:Anak Pahlawan Pembangunan Trans Papua Terima Beasiswa
Editor: Aprianoor
