bakabar.com, BANJARMASIN – Kebijakan pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi dinilai akan memperkeruh perekonomian Indonesia, lantaran makin membebani APBN.
“Salah satu biaya paling besar yang dikeluarkan negara ada pada perusahaan Pertamina, karena sebagian besar bahan baku masih impor,” ujar ekonom asal Kalimantan Selatan, Zainul kapada media ini, Sabtu (5/1).
Akademisi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary itu mengatakan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah di tengah perang dagang antara Amerika dan China sungguh sangat berisiko. Apalagi di tengah jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang akan berdampak serius terhadap barang-barang impor, teramsuk minyak mentah.
Baca Juga: Rupiah Perkasa, Harga Pertamax Cs di Kalimantan Selatan Turun
Dalam kondisi ini, dia mengatakan seharusnya pemerintah tidak menurunkan harga BBM khususnya non subsidi, yang menjadi salah satu sumber utama keuntungan Pertamina, seperti Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Dex.
Zainul memandang, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang stagnan. Keadaan seperti ini secara otomatis akan bersinggungan pada neraca pedagangan dan menyebabkan defisit. “Nah defisit inilah yang akan berujung pada APBN,” ujarnya menjelaskan.
“Kita harus mengetahui dulu, tujuan Pemerintah melalui Pertamina menurunkan harga BBM kenapa? padahal kalau kita melihat kekuatan pembiayaan yang dimiliki pemerintah sekarang ini justru dalam kondisi lemah,” katanya.
Secara logika menurut kacamata Zainal dengan kondisi ekonomi negara yang lemah seperti ini harga barang impor cenderung naik. Meski menurutnya keputusan pemerintah yang sedikit demi sedikit mengurangi pasokan BBM subsidi di pasaran sudah cukup tepat. “Yang penting bagi masyarakat itu, kesedian BBM selalu ada,” imbuhnya. Tidak hanya itu, Zainal juga menduga penurunan harga BBM tak terlepas dari tahun politik.
PT Pertamina (Persero) sebelumnya resmi memberlakukan harga jual baru bahan bakar khusus (BBK) terhitung mulai hari ini, Sabtu 5 Januari 2019. Penyesuaian harga BBM non subsidi ini seiring turunnya harga rata-rata minyak mentah dunia, serta penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Penyesuaian akan berlaku di 35 provinsi Indonesia, tak terkecuali Kalimantan Selatan.
Baca Juga: Pertamina Jamin SPBU di Loksado Mengikuti Program Pemerintah
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan, penyesuaian harga yang dilakukan telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. "Kami telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama pelanggan setia produk-produk Pertamina," ujar Nicke dikutip dalam laman resmi perseroan tersebut, hari ini.
Reporter: Rizal
Editor: Fariz
