bakabar.com, BANJARMASIN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan menuding, kurangnya sosialisasi oleh pemerintah provinsi menjadi alasan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalsel.
“Selama ini Pemprov Kalsel masih kurang dalam sosialisasi terhadap perlindungan perempuan dan anak,” ungkap Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Lutfhi Syaifuddin
kepada bakabar.com, siang tadi.
Ia menyarankan, Pemprov mesti gencar sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan kekerasan khususnya di lingkup rumah tangga.
Kekerasan anak dan perempuan, menurutnya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus menjadi perhatian bersama, termasuk masyarakat. Tokoh masyarakat dan pemuka agama kata dia juga mesti dilibatkan.
Baca juga: Kaltim Urutan Ke-14 Kekerasan Perempuan dan Anak
Lutfhi mengatakan, pihaknya telah menyusun Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Ia berharap, perda itu bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat.
“Yang lebih penting adalah bagaimana penegakan dari Perda tersebut,” katanya.
Lutfhi menegaskan, substansi perda tersebut lebih memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada perempuan dan anak. Selain itu, kehadiran Perda dinilai bisa menganggarkan program yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) mencatat, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalsel naik.
"Kasus kekerasan di 2018 cenderung meningkat dibanding 2017 dari 205 kasus menjadi 215 kasus," ungkap Kepala DPPPA Kalsel, Husnul Khatimah.
Pihaknya mengatakan 198 kasus sudah ditangani. Sisanya masih dalam proses. Husnul mengatakan, peningkatan kasus itu berbanding lurus dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan terkait kasus kekerasan.
Baca Juga: Kasus Kekerasan Perempuan anak di Kalsel Naik
Reporter: M.Robby
Editor: Fariz
