apahabar.com, JAKARTA – Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis,…
apahabar.com, JAKARTA – Pakar hukum tata negara Juanda mengatakan tidak ada dasar untuk melakukan pemakzulan terhadap…
apahabar.com, BANJARMASIN – Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa terkait penolakan Revisi UU KPK dan RUU KUHP terus…
apahabar.com, JAKARTA – Tak mau buang waktu, Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin langsung berangkat ke Jakarta…
apahabar.com, JAKARTA – Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah telah menyepakati tujuh poin revisi…
apahabar.com, BANJARMASIN – Pembahasan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini menuai pro dan kontra…
apahabar.com, BANJARMASIN – Sikap berbeda ditunjukkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banjarmasin. Manakala gelombang penolakan terus…
apahabar.com, JAKARTA – Pengamat sekaligus pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan Presiden Joko Widodo bisa…
apahabar.com, JAKARTA – Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis,…
apahabar.com, JAKARTA – Pakar hukum tata negara Juanda mengatakan tidak ada dasar untuk melakukan pemakzulan terhadap…
apahabar.com, BANJARMASIN – Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa terkait penolakan Revisi UU KPK dan RUU KUHP terus…
apahabar.com, JAKARTA – Tak mau buang waktu, Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin langsung berangkat ke Jakarta…
apahabar.com, JAKARTA – Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah telah menyepakati tujuh poin revisi…
apahabar.com, BANJARMASIN – Pembahasan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini menuai pro dan kontra…
apahabar.com, BANJARMASIN – Sikap berbeda ditunjukkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banjarmasin. Manakala gelombang penolakan terus…
apahabar.com, JAKARTA – Pengamat sekaligus pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan Presiden Joko Widodo bisa…
