Dewan Pers meminta agar tiga pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) mendeklarasikan komitmen pada kemerdekaan pers di Indonesia. Hal
Ketua Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Totok Suryanto mengungkapkan kerja sama antara institusi pemerintahan dengan pers dalam hal pemberitaan
Anggota Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro mendorong media di Kalimantan Selatan untuk menyajikan liputan Pemilu 2024 yang akurat dan independen.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu meminta partai politik peserta Pemilu 2024 tak diskriminatif dan pelit dalam memberikan informasi terkait gelaran Pemilu 2024.
Polres HSS berkomitmen dalam mendukung kemerdekaan pers dan perlindungan jurnalis yang ada di wilayah kabupaten setempat.
Human Rights Watch mendesak pemerintah untuk mendukung Dewan Pers membuat payung hukum perlindungan pers mahasiswa.
Koalisi AG-AP meminta Dewan Pers segera membuat pedoman dalam Penulisan berita atau kasus yang melibatkan perempuan dan anak.
Diskominfosan Balangan bersama Polda Kalimantan Selatan mendatangkan Tenaga Ahli Dewan Pers, Drs Fathurrahman, di Ar-Raudah Resto Paringin, Selasa (9/5/2023).
1 thn lalu
Dewan Pers mengeluarkan surat edaran (SE) tentang kewajiban perusahaan pers membayar tunjangan hari raya (THR) bagi wartawan.
Kabar gembira untuk jurnalis yang berminat mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW)
Anggota Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto mengakui belum mengantongi mekanisme, tata cara, dan petunjuk penanganan kekerasan seksual terhadap jurnalis.
Ketua Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Totok Suryanto mengungkapkan kerja sama antara institusi pemerintahan dengan pers dalam hal pemberitaan
Anggota Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro mendorong media di Kalimantan Selatan untuk menyajikan liputan Pemilu 2024 yang akurat dan independen.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu meminta partai politik peserta Pemilu 2024 tak diskriminatif dan pelit dalam memberikan informasi terkait gelaran Pemilu 2024.
Polres HSS berkomitmen dalam mendukung kemerdekaan pers dan perlindungan jurnalis yang ada di wilayah kabupaten setempat.
Human Rights Watch mendesak pemerintah untuk mendukung Dewan Pers membuat payung hukum perlindungan pers mahasiswa.
Koalisi AG-AP meminta Dewan Pers segera membuat pedoman dalam Penulisan berita atau kasus yang melibatkan perempuan dan anak.
Diskominfosan Balangan bersama Polda Kalimantan Selatan mendatangkan Tenaga Ahli Dewan Pers, Drs Fathurrahman, di Ar-Raudah Resto Paringin, Selasa (9/5/2023).
Dewan Pers mengeluarkan surat edaran (SE) tentang kewajiban perusahaan pers membayar tunjangan hari raya (THR) bagi wartawan.
Kabar gembira untuk jurnalis yang berminat mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW)
Anggota Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto mengakui belum mengantongi mekanisme, tata cara, dan petunjuk penanganan kekerasan seksual terhadap jurnalis.
