PN Kandangan Kelas I B meluncurkan tiga aplikasi program inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum masyarakat di HSS.
Dalam sektor tata kelola Pemerintahan, Kabupaten Balangan juga menunjukkan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi ad
Uji publik terkait Raperda inisiatif tentang penyelenggaraan sistem drainase telah digelar. Komisi III DPRD Kota Banjarbaru mencatat sejumlah masukan.
WFH ASN maksimal 50% dari jumlah pegawai di masing-masing instansi. Khusus instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, tetap wajib ngantor.
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengingatkan jajaran Polri bahwa 33 persen masyarakat tidak puas dengangan kinerja mereka terkait
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyasar ruang publik seperti stasiun kereta api untuk memasarkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mel
Koordinator Fanta Santri sekaligus anggota TKN Fanta Prabowo-Gibran, Gus Yusuf Adnan, mengungkapkan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi yang mengede
Pemkab Barito Kuala (Batola) menerima penghargaan dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan terkait kepatuhan pelayanan publik.
Penilaian Kepatuhan Penyelengaraan Pelayanan Publik 2023 lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, Pemkab Tapin berhasil meraih predikat A.
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) meraih peringkat pertama penghargaan predikat kepatuhan standar pelayanan publik 2023 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru atas keberhasilannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Anggota dan Sekretaris DPRD Tanah Bumbu menghadiri Forum Kosultasi Publik untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
PN Kandangan Kelas I B meluncurkan tiga aplikasi program inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum masyarakat di HSS.
Dalam sektor tata kelola Pemerintahan, Kabupaten Balangan juga menunjukkan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi ad
Uji publik terkait Raperda inisiatif tentang penyelenggaraan sistem drainase telah digelar. Komisi III DPRD Kota Banjarbaru mencatat sejumlah masukan.
WFH ASN maksimal 50% dari jumlah pegawai di masing-masing instansi. Khusus instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, tetap wajib ngantor.
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengingatkan jajaran Polri bahwa 33 persen masyarakat tidak puas dengangan kinerja mereka terkait
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyasar ruang publik seperti stasiun kereta api untuk memasarkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mel
Koordinator Fanta Santri sekaligus anggota TKN Fanta Prabowo-Gibran, Gus Yusuf Adnan, mengungkapkan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi yang mengede
Pemkab Barito Kuala (Batola) menerima penghargaan dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan terkait kepatuhan pelayanan publik.
Penilaian Kepatuhan Penyelengaraan Pelayanan Publik 2023 lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, Pemkab Tapin berhasil meraih predikat A.
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) meraih peringkat pertama penghargaan predikat kepatuhan standar pelayanan publik 2023 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru atas keberhasilannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Anggota dan Sekretaris DPRD Tanah Bumbu menghadiri Forum Kosultasi Publik untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
