bakabar.com, BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tengah berupaya mengembangkan wilayah Mekar Putih di Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK).
“Pengembangan kawasan Pelabuhan Mekar Putih Kotabaru dengan berbagai sarana dan prasarana merupakan langkah strategis untuk meningkatkan konektivitas logistik dalam mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kalsel Fitri Hernadi di Banjarmasin, Rabu (15/1/2025).
Dia menyebutkan, kawasan Pelabuhan Mekar Putih memiliki rata-rata kedalaman air laut lebih dari 20 meter. Bahkan, mampu menampung kapal dengan bobot 100.000-150.000 dead weight tonnage (DWT).
“Dalam rangka mengembangkan kawasan ekonomi khusus, tahap pembangunan pelabuhan yang berlangsung ini perlu pengawasan ketat dari Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Fitri menuturkan, dengan potensi yang ada serta lokasi yang sangat strategis ini, Pelabuhan Mekar Putih memiliki potensi besar sebagai salah satu pusat aktivitas perdagangan internasional.
Ia mengungkapkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Kalsel mendapatkan perhatian cukup serius pada berbagai proyek infrastruktur.
Proyek infrastruktur tersebut, kata Fitri, tidak hanya fokus pengembangan Pelabuhan Mekar Putih. ‘’Tetapi, juga infrastruktur strategis lainnya, seperti pembangunan jembatan penghubung Kotabaru-Batulicin, pembangunan Pelabuhan Laut Dalam, dan infrastruktur lainnya,’’ ujarnya.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur strategis ini menjadi peluang besar mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, utamanya untuk memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai penyangga logistik bagi IKN.
“Terlebih saat ini dalam pembangunan Jembatan Pulau Laut penghubung dua kabupaten di Kalsel yang rencananya selesai dalam waktu tiga tahun ke depan. Jika sudah selesai, arus logistik antar daerah akan semakin lancar,” ujar Fitri.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin menyatakan akan mempercepat penyelesaian jembatan Pulau Laut, yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Dia menargetkan pengerjaan jembatan sepanjang 3,75 kilometer itu selesai dalam waktu tiga tahun.
Muhidin berharap pengerjaan jembatan, yang mulai dilaksanakan sejak kepemimpinan Gubernur Rudy Ariffin, itu tidak mengalami hambatan. “Saya berharap ini bisa cepat selesai. Target tiga tahun jembatan Pulau Laut sudah bisa dinikmati masyarakat Kalsel,” kata Gubernur saat meninjau lokasi pembangunan Jembatan Pulau Laut di Tanjung Serdang Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kotabaru, pada Rabu (1/1/2025) pagi.
Jembatan sepajang 3,75 km di atas kedalaman laut sekitar 20 meter itu akan diusulkan masuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Semoga tahun depan bisa segera tuntas dilaksanakan cepat,” kata Muhidin, saat meninjau lokasi pembangunan Jembatan Pulau Laut bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Sekdaprov Roy Rizali Anwar serta beberapa pimpinan SKPD Pemprov Kalsel
Pada tahap awal ini dilakukan pembangunan pondasi, yang telah selesai dikerjakan sepanjang 400 meter. ‘’Akan dikerjakan sekitar 350 meter, jadi total 750 meter,’’ ujarnya.
Plt. Kepala Dinas PUPR Kalsel M Yasin Toyib mengatakan, pembangunan Jembatan Pulau Laut telah diusulkan menjadi PSN sehingga pembiayaannya akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat.
Menurut dia, pada tahun 2024 telah dianggarkan Rp200 miliar untuk pembangunan Jembatan Pulau Laut dari sisi Batulicin (Tanah Bumbu) dan Rp300 miliar dari sisi Kotabaru.
“Tahun 2025 kembali kita anggarkan Rp300 miliar untuk sisi Batulicin dan Rp450 miliar dari sisi Kotabaru, sehingga total Rp1,2 triliun,’’ terangnya.
Untuk membangun Jembatan Pulau Laut hingga selesai, menurut Yasin, diperlukan anggaran Rp5,9 Triliun. ‘’Sehingga, kita perlu lagi sekitar Rp4,7 triliun,” ungkapnya.
Sebenarnya, menurut Yasin Toyib, pembangunan Jembatan Pulau Laut ini dapat diselesaikan dalam waktu dua tahun. Tetapi, lantaran, pembiayaannya yang cukup besar maka menjadi pertimbangan untuk dikerjakan hingga 3 tahun.(*)
